TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran penanaman modal negara atau PMN untuk PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Emiten GIAA itu sebelumnya direncanakan mendapat PMN senilai Rp 7,5 miliar.

"Dari sisi anggaran sendiri kan masih nanti, akan kami lihat dari alokasi PMN tahun ini,” ujar Sri Mulyani setelah rapat kerja bersama DPD, Selasa, 7 Juni 2022.

Sri Mulyani berujar, pemerintah masih akan melihat kemampuan korporasi untuk melakukan restrukturisasi. Pemenuhan kewajiban-kewajiban perseroan sebelum menerima PMN dianggap menjadi perhatian penting.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan suntikan modal kepada perusahaan pelat merah dapat berlangsung setelah pemerintah mendapat restu dari Panitia Kerja (Panja) Penyelamatan Garuda Indonesia Komisi VI DPR. DPR sebelumnya telah mengizinkan pemerintah memberikan PMN kepada maskapai.


“Kami nanti koordinasi sama Kementerian BUMN yang mengelola korporasinya," ujar Sri Mulyani.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menjamin suntikan Rp 7,5 triliun dari pemerintah berupa penyertaan modal negara (PMN) ke perseroan tidak akan dipakai untuk membayar utang.

“Jadi PMN itu bukan untuk membayar utang. Tidak ada untuk itu,” ujar Irfan.

Irfan mengatakan dana PMN itu bakal dipakai untuk membiayai operasional perusahaan. Misalnya, menghidupkan maskapai-maskapai yang sebelumnya dikandangkan.

Beradasarkan catatan perusahaan, total armada Garuda Indonesia yang aktif kini sebanyak 29 hingga 35 unit. “Salah satu yang paling besar adalah restorasi pesawat dan hal-hal lain yang berkaitan internal moving forward,” ucap Irfan.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menuturkan proses pemberian PMN kepada Garuda Indonesia kini tengah dibahas di Kementerian Keuangan. “Insya Allah kami rundingkan,” ujar Kartika alias Tiko.

Dia berharap dengan berbagai opsi penyelamatan ini, proses PKPU dapat berjalan agar Garuda berhasil mencapai renegosiasi dengan para krediturnya. “Tinggal nanti Pak Dirut (Irfan) memastikan komitmen keberlangsungan bisnis, memastikan masalah rute, kemudian pesawat bisa digunakan seefisien mungkin dan ini harus terjadi setelah PKPU Garuda berjalan,” ucap Tiko.

news terbaru

Kita Dukung Jokowi