Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menugaskan Menko bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menangani permasalahan minyak goreng di Tanah Air. Untuk itu, Luhut mengaku akan segera melakukan audit atas industri minyak sawit.

"Begitu presiden meminta saya me-manage minyak goreng, orang pikir hanya minyak goreng, tidak," kata Luhut saat menghadiri seminar nasional yang digelar Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut (STTAL) yang ditayangkan di kanal Youtube STTAL, Rabu (25/5/2022).

Dia mengatakan, persoalan minyak goreng terkait semua aspek mulai dari hulu, yang harus diaudit. Hal itu, ujarnya, untuk mengetahui detil data sebenarnya yield, produksi, luasan, hingga plasma kebun sawit di Indonesia. Termasuk, kantor pusat perusahaan sawit yang beroperasi di dalam negeri.

Luhut mengatakan, perusahaan sawit yang beroperasi di Indonesia harus berkantor pusat di Indonesia.

"Saya lapor presiden, pak head quarter-nya harus semua pindah di sini. Bayangkan dia punya 300 ribu-600 ribu ha, headquarter-nya di luar negeri, dia bayar pajak di luar negeri itu," ujar Luhut.

"Not gonna happen. You have to move your own head quarter to Indonesia. Itu yang penting dipikirkan. Bukan hanya sekadar ini siapa yang nanganin, si itu yang nanganin. Mau siapa kek yang nanganin yang penting beres," lanjutnya.

Luhut mengatakan, audit akan segera dilakukan, mencakup HGU, produksi, hingga kantor pusat.

"Nanti kita audit semua kelapa sawit yang belum pernah sepanjang sejarah kita lakukan," ujar dia.

"Segera, awal Juni. Jadi dengan demikian makin tertib," kata Luhut.

Menanggapi hal itu, Sekjen Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan, hal itu tidak menjadi masalah. Dan, tidak akan berdampak signifikan atau mengubah pemenuhan kewajiban perusahaan sawit yang beroperasi di Indonesia.

"Hanya saja saya tidak tahu, mereka ada juga yang go public di luar negeri. Apakah aturan di negara dimana mereka go public harus berkantor pusat di sana atau cukup ada kantor perwakilan saja, ini perlu di cek. Ya (harus melihat aturan terkait lainnya yang berlaku), aturan di negara dimana mereka berkantor pusat atau go public," kata Eddy kepada CNBC Indonesia, Jumat (27/5/2022).

Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Putu Juli Ardika mengatakan, Indonesia menikmati setidaknya Rp750 triliun dari sektor kelapa sawit. Sekitar Rp500 triliun dari nilai ekonomi itu, kata dia, dihasilkan dari ekspor minyak sawit dan turunannya.

Karena itu, kata Putu, pendataan menyeluruh dibutuhkan untuk mengetahui neraca persawitan di Indonesia. Termasuk, mewajibkan perusahaan berkantor pusat di Indonesia

"Pertambahan nilai tambah bisa kita dapat lebih banyak. Kalau headquarter-nya di sini kan akan beda. Sebagai gambaran, tahun 2021, kita mendapat Rp86 triliun dari levi (pungutan ekspor sawit) dan dari pajak-pajaknya sekitar Rp20-an triliun. Lebih Rp100 triliun. Ya tentu akan bertambah (kalau kantor pusat diwajibkan di Indonesia," kata Putu.

news terbaru



Penunjukan LBP dalam menuntaskan Minyak Goreng merupakan sesuatu yg lumrah karena ini merupakan kewenangan Presiden Jokowi ,tentu saja Pak Jokowi tdk sembarang menunjuk seseorang sebelum menilai kemampuan sosok tersebut.

Dukung LBP tuntaskan Minyak Goreng 📌📌





dukung Opung

#jokowihebat