Jakarta, CNBC Indonesia - Rusia membutuhkan dana yang besar untuk operasi militernya di Ukraina. Tak tanggung-tanggung, anggaran untuk stimulus ekonomi terkait hal tersebut mencapai 8 triliun rubel atau sekitar Rp 1.769 triliun.

Rusia telah mengirim puluhan ribu tentara ke Ukraina pada 24 Februari, yang mendorong Barat untuk menjatuhkan sanksi terhadap Moskow. Hal itu memicu gejolak ekonomi di Rusia yang ditandai dengan inflasi mendekati 18% dan mendorong negara itu berada di jurang resesi.

"Uang, sumber daya yang besar diperlukan untuk operasi khusus," ujar Menteri Keuangan Anton Siluanov, dikutip Reuters, Sabtu (28/5/2022).

Presiden Vladimir Putin pun minggu ini memerintahkan kenaikan 10% dalam pensiun dan upah minimum untuk melindungi Rusia dari inflasi. Namun, dia membantah masalah ekonomi yang terjadi terkait dengan apa yang disebut Rusia sebagai "operasi militer khusus" di Ukraina.
Adapun, langkah-langkah itu akan menghabiskan anggaran federal sekitar 600 miliar rubel tahun ini dan sekitar 1 triliun rubel pada 2023.
Dalam wawancara TV yang disiarkan Jumat malam, Siluanov mengatakan Rusia akan menerima hingga 1 triliun rubel pendapatan minyak dan gas tambahan tahun ini. Dana itu akan disalurkan untuk membayar peningkatan pembayaran kesejahteraan sosial.

Siluanov juga berupaya terus mempertahankan kontrol modal dan pembekuan aset untuk investor asing dari negara-negara "tidak bersahabat" yang diberlakukan Moskow sebagai tanggapan terhadap sanksi Barat.

"Kami akan menjaga investasi yang dilakukan oleh orang asing dari negara-negara yang tidak bersahabat di Rusia dengan cara yang sama seperti mereka akan menjaga cadangan emas dan valas kami," kata Siluanov, merujuk pada langkah Barat untuk membekukan sekitar US$ 300 miliar cadangan internasional Rusia.
Siluanov mengatakan pembatasan pergerakan modal bagi investor asing dapat tetap berlaku sampai sanksi dicabut atau cadangan dibekukan.

https://www.cnbcindonesia.com/news/2...-ekonomi-rusia