- Beranda
- Berita dan Politik
DPR Sahkan Dasar Hukum UU Omnibus Law
...
TS
trfpajakgbrt
DPR Sahkan Dasar Hukum UU Omnibus Law
Jakarta, CNBC Indonesia - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) telah mengesahkan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) resmi menjadi Undang-Undang (UU).
UU ini akan menjadi dasar hukum pemerintah untuk memperbaiki UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau dikenal dengan UU Omnibus Law Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi.
"Apakah RUU tentang perubahan kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang PPP dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-undang?," ujar Ketua DPR RI Puan Maharani yang disambut setuju oleh para anggota pada Selasa (24/5/2022).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang hadir dalam rapat Paripurna menggantikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa ini adalah tindak lanjut dari putusan MK.
"Ini merupakan tindak lanjut dan respon DPR dan pemerintah terhadap putusan MK tahun 2020 atas pengujian formil UU nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja," kata Sri Mulyani.
Ia menyebutkan, beberapa isi materi penting yang ada di UU ini diantaranya adalah menyangkut pengaturan penanganan perkara pengujian UU oleh MK serta pengujian peraturan perundangan-undangan di bawah UU oleh Mahkamah Agung (MA) baik di lingkungan DPR RI maupun di lingkungan Pemerintah.
Materi muatan lainnya adalah penyempurnaan pengaturan mekanisme pengundangan yang mencakup UU, Perppu, PP dan Perpres dalam rangka efektivitas dan percepatan pelaksanaan pengundangan.
Oleh karenanya, ia berharap dengan adanya aturan ini proses pemulihan ekonomi bisa terus berlanjut dan makin kuat.
"UU ini sangat diperlukan dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya yang menggunakan metode omnibus sebagai landasan dalam penyusunan kebijakan untuk merespon kebutuhan masyarakat dan perekonomian secara nasional yang tentu sangat dipengaruhi oleh dinamika baik global maupun nasional," pungkasnya.
news terbaru
Tujuan dibuatnya UU Omnibus Law adalah untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata selain itu juga UU Omnibus Law bermanfaat untuk melindungi apa yang menjadi hak hak karyawan / pekerja....
Kehadiran UU OBL tdk perlu lg diragukan 📌📌
Untuk membuka lapangan pekerjaan bagi para tenaga kerja
Waspada !! Jangan terprovokasi hoax ttg Omnibus Law.
Karena tujuan dibuatnya Omnibus Law adalah untuk menciptakan lapangan kerja yg seluas2nya bagi seluruh rakyat Indonesia scr merata.
Dan juga dg adanya Omnibus Law maka hak2 karyawan dilindungi.
Berita terkait lainnya :
Quote:
DPR Sahkan RUU PPP, Buruh akan Demo Besar-besaran 3 Hari Berturut-turut
EMPO.CO, Jakarta - Partai Buruh bersama Serikat Buruh bakal menggelar aksi demo besar pada 8 Juni 2022. Hal ini untuk merespon Dewan Perwakilan Rakyat yang mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan atau RUU PPP menjadi undang-undang. Partai Buruh mengecam DPR Sahkan RUU PPP.
"Melakukan aksi besar-besaran pada tanggal 8 Juni 2022 yang melibatkan puluhan ribu buruh di DPR RI. Dan secara bersamaan aksi dilakukan serempak di puluhan kota industri lainnya yang dipusatkan di Kantor Gubernur," ujar Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam keterangannya, Selasa, 23 Mei 2022.
Said menerangkan aaksi besar-besaran ini bakal digelar selama tiga hari berturut-turut. Massa akan membawa tuntutan menolak dibahasnya kembali Omnibus Law UU Cipta Kerja. "Kami mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 31 Mei 2022 tentang revisi UU PPP tersebut," kata Said.
Pengesahan Revisi UU PPP ini dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Dalam Rapat Paripurna DPR Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021 - 2022 di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, seluruh anggota parlemen setuju dengan pengesahan tersebut.
Revisi UU PPP adalah inisiatif DPR untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstutisional. Sebab, metode omnibus dalam pembuatan UU Cipta Kerja tak diatur dalam sistem pembuatan perundang-undangan.
Mahkamah Konstitusi menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional karena metode pembuatannya tak sesuai dengan UU PPP. Akan tetapi MK menyatakan bahwa UU Cipta Kerja masih berlaku hingga 2023, batas akhir DPR untuk melakukan revisi. Akhirnya DPR Sahkan RUU PPP.
news terbaru
nomorelies memberi reputasi
1
892
7
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
672KThread•41.7KAnggota
Urutkan
Terlama
Komentar yang asik ya