Plis dong kalau mau menyerap informasi harus valid. Jangan asal menyimpulkan begitu saja.

Harus dicek kebenarannya. Informasi saat ini kerap hoax. Maka dari itu harus dicek kebenarannya.

Terbaru ada info Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman melakukan pengaturan pengadaan proyek alat utama sistem senjata (alutsista) TNI AD. 

Ini tersebar di berbagai media. Toh, harus dicek kebenarannya. Plis dong jangan buat gaduh.

Ini pasti ada sesuatu KSAD dituduh melakukan pengaturan pengadaan proyek. Penulis yakin dengan alur pengadaan proyek di TNI dijalankan sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku.

Dikutip dari siaran pers, Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad) membantah jika Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman melakukan pengaturan pengadaan proyek alat utama sistem senjata (alutsista) TNI AD.

Pernyataan itu disampaikan terkait pemberitaan media yang mengatakan, proyek pengadaan alutsista di TNI AD dikuasai oleh salah seorang sahabat KSAD.

Kata Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen Tatang Subarna dalam siaran pers KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman memimpin dan menjalankan organisasi secara profesional serta menaati semua aturan dan mekanisme yang berlaku, termasuk dalam hal pengadaan alutsista.

Supaya paham, mekanisme pengadaan alutsista TNI telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) Nomor 14 Tahun 2020, dengan proses pemilihan penyedia alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) dilakukan di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan bukan di unit organisasi (UO).

Proses tersebut juga didampingi oleh lembaga audit, baik internal maupun eksternal serta didampingi juga oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP).

Di mana KSAD tidak berdiri sendiri dan tak memiliki kewenangan penuh untuk memberikan proyek pengadaan alutsista kepada siapa pun.

Isu penunjukan penyedia alpalhankam yang didasari oleh kedekatan terhadap salah satu pejabat berlebihan dan cenderung merupakan penggiringan opini.

Atas beredarnya berita itu, Tatang menegaskan, TNI AD akan melaporkan serta bekerja sama dengan Kementerian Kominfo dan Polri untuk melakukan penelusuran.

Pihaknya juga melakukan penelurusan informasi tersebut karena tidak disertai data dan fakta.

Sehingga, hal itu mencemarkan nama baik institusi TNI AD dan KSAD.

Kepada para awak media, Tatang meminta untuk konfirmasi kepada Mabesad sebelum melakukan pemberitaan terkait TNI AD sehingga tidak terjadi penyampaian informasi yang salah kepada publik. 



Sumber: Republika.co.id