Industri pertahanan negara kita saat ini terus berkembang. Bahkan membanggakan hasil industri pertahanan kita sekarang ini.

Tentunya perkembangan industri pertahanan negara kita tidak hanya sendiri. Namun harus ada sinergi dalam pengembangan industri pertahanan negara.

Tujuannya untuk lebih baik lagi dan bisa bersaing di kancah dunia. Dikutip dari detik.com Kamar Dagang dan Industri (KADIN) mendukung perkembangan industri pertahanan dalam negeri.

Bahkan KADIN mendorong pengembangan industri pertahanan nasional.

KADIN mendukung berkembangnya industri pertahanan dalam memenuhi kebutuhan Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia (Alutsista TNI), dengan meningkatkan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN).

Sehingga Indonesia tidak terus menerus bergantung pada impor Alutsista dari berbagai negara lain.

Ini langkah baik bagi negara kita untuk pengembangan pertahanan negara. Kita berharap pencapaian ini berhasil dan mampu meningkatkan industri pertahanan nasional. Bravo Kemhan, Negara Kuat.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengungkapkan hasil rapat Badan Hubungan Penegak Hukum, Keamanan, dan Pertahanan Kamar Dagang dan Industri (KADIN).

Bamsoet yang juga Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN menjelaskan dorongan KADIN dalam mengembangkan industri pertahanan nasional.

Pihaknya mendukung berkembangnya industri pertahanan dalam memenuhi kebutuhan Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia (Alutsista TNI), dengan meningkatkan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN).

Sehingga Indonesia tidak terus menerus bergantung pada impor Alutsista dari berbagai negara lain.

"Tumbuh dan berkembangnya industri pertahanan dalam negeri, baik dari sisi kuantitas dan kualitas, menunjukkan kedaulatan sebuah bangsa. Sekaligus menjadi nilai tambah dari segi penyediaan lapangan pekerjaan, maupun bagi perekonomian nasional. Kita sudah memiliki setidaknya 81 pelaku usaha swasta yang bergerak memproduksi Alutsista TNI. Mulai dari pabrik pembuat kapal, pembuat radio komunikasi, sampai sistem manajemen perang, hingga bom untuk pesawat tempur," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (23/2//2022).

Dalam rapat tersebut juga membahas kelangkaan minyak goreng.

Bamsoet menjelaskan KADIN telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk menindak tegas pengusaha nakal yang terlibat dalam penimbunan minyak goreng.

Sebagai upaya mengurangi beban masyarakat, KADIN akan mendorong kalangan dunia usaha melakukan operasi pasar di berbagai daerah.

"Tindakan sekelompok orang atau pengusaha yang menimbun minyak goreng sangat tidak bisa ditolerir. Hal tersebut berdampak pada keresahan di masyarakat. Pengusaha yang terbukti menimbun minyak goreng harus disanksi tegas. Selain itu, sudah saatnya para pengusaha besar pemilik usaha minyak goreng turun membantu masyarakat dengan melakukan operasi pasar minyak goreng," jelas Bamsoet.

Ia menerangkan, KADIN juga mendukung gagasan Bank Indonesia merumuskan pembuatan mata uang digital atau 'digital rupiah'.

Hal ini sejalan dengan pemahaman bahwa G20 juga menekankan implikasi dari Central Bank Digital Currency (CBDC) terhadap sistem moneter dan keuangan internasional.

"Selaras dengan rancang bangun sistem pembayaran di era digital tersebut, kita patut mengapresiasi langkah proaktif yang dilakukan Bank Indonesia, misalnya melalui peluncuran Bank Indonesia Fast Payment sebagai implementasi dari visi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025.

Langkah ini perlu didorong untuk terus dikembangkan, karena pada saat bersamaan, pertumbuhan ekonomi digital juga akan terus melaju dan membutuhkan langkah-langkah penyesuaian, termasuk dalam menyikapi fenomena digital trading dan aset kripto," ujar Bamsoet.

Lebih lanjut, KADIN turut mendukung rencana pemerintah menerapkan Single Identity Number.

Sebagaimana di Amerika Serikat yang sudah memiliki data kependudukan yang terintegrasi dengan baik dalam satu Social Security Number.

"Sementara di Indonesia, secara administrasi, setiap penduduk lebih kurang memiliki hampir 40 nomor identitas yang diterbitkan berbagai lembaga yang datanya tidak terintegrasi dengan baik. Keberadaan Single Identity Number nantinya bisa menjadi alat yang efektif bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk mempermudah proses pemungutan pajak dan menguji kepatuhan Wajib Pajak," pungkas Bamsoet.

Rapat tersebut turut dihadiri Pengurus Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN Indonesia antara lain, Sekretaris Kepala Badan Junaidi Elvis.

Wakil Kepala Badan Hubungan Pertahanan Keamanan Ekosistem Fintech dan Keamanan Siber Rizki Pratama Soekarno Putra, Kepala Hubungan KADIN dengan Badan Intelijen Negara Suprayogi Soepaat,

Kepala Hubungan KADIN dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Laksda TNI (purn) Desi Albert Mamahit, dan Kepala Hubungan KADIN dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Tengku Irvan Bahran. 



Sumber: Detik.com