Kasus korupsi pengadaan dan sewa satelit di Kementerian Pertahanan (Kemhan) menjadi bahan perbincangan publik.

Dikutip dari media online. Terbaru Kejaksaan Agung (Kejakgung) menginformasikan PT Dini Nusa Kusuma (DNK).

Perusahaan itu adalah salah satu pihak paling bertanggung jawab dalam kasus dugaan korupsi pengadaan, dan sewa satelit slot orbit 123 Bujur Timur (BT) di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) 2015-2016.

Kasus ini mengarah kepada pihak swasta. Biarkan proses hukum ini berjalan dengan koridor.

Menhan Prabowo Subianto juga telah mengungkapkan bahwa di internal Kemhan juga ada proses audit terkait pengadaan satelit.

Bukan hanya di internal saja, pihaknya sudah meminta bantuan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP.

Jadi sudah jelas. Kemhan selalu berhati-hati dalam melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan pengadaan barang.

Kemhan mendukung penegak hukum dalam memproses kasus dugaan korupsi.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah mengatakan, hasil penyidikan mengungkap adanya rangkap kepentingan, antara petinggi di perusahaan swasta pengelola satelit tersebut, dan statusnya yang juga menjabat sebagai tenaga tim ahli di Kemenhan.

Febrie mengacu pada inisial SW, yang sudah pernah diperiksa oleh tim penyidikan di Jampidsus.

Inisial SW, kata Febrie, sampai hari ini masih sebatas saksi dan sudah diperiksa.

Tetapi, dari pemeriksaan diketahui, inisial tersebut, adalah Direktur Utama (Dirut) PT DNK.

Namun perannya itu, juga tercatat sebagai tenaga tim ahli di Kemenhan.

Febrie mengatakan, dari hasil penyidikan, belum merumuskan tindak pidana terkait dualisme peran rangkap SW di PT DNK, dan di Kemenhan. 



Sumber : Republika.co.id