Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi angkat bicara mengenai pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyebut pelaksanaan balap mobil listrik atau Formula E berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan 2019.
Menurut Prasetyo, Perda APBD Perubahan 2019 adalah tentang pembayaran commitment fee atau biaya komitmen sebesar Rp 560 milliar.
BACA JUGA:Omicron di DKI Kian Naik, 5 Organisasi Profesi Medis Minta Pemerintah Evaluasi PTM


"Menariknya, pembayaran commitment fee itu dilakukan sebelum Perda disahkan. Sementara Pak Anies telah membuat Instruksi Gubernur kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga untuk meminjam uang kepada Bank DKI. Perda APBD perubahan 2019 justru bukan untuk membayar commitment fee formula E, tapi membayar utang ke Bank DKI," kata Prasetyo di Jakarta, Senin (24/1/2022).
Politikus PDIP tersebut menilai Anies Baswedan tebang pilih dalam melaksanakan Perda. Sebab jika Formula E merupakan amanat Perda, Prasetyo menyebut banyak ribuan pagu anggaran kegiatan dalam setiap APBD yang disahkan dan harus dilaksanakan.
Salah satunya yakni mengenai normalisasi sungai di Jakarta sebagai bentuk penanganan banjir. Dia mengatakan, amanat normalisasi masuk dalam APBD perubahan 2019.
"Tapi faktanya gubernur tidak melaksanakan perintah Perda tersebut dan tidak mau melaksanakan pembebasan lahan. Gubernur takut disebut tukang gusur," ucap Prasetyo

Anies Gelar Formula E Dibanding Normalisasi, Ketua DPRD: Takut Disebut Tukang Gusur - News Liputan6.com


Yg kemarin2 kena banjir, ntar dihibur sama pembalap2 bule yg ganteng2 di formula E ya, sekian terima kasih..
peliciran dulu ke makasar, harap jgn ganggu...
ttd wan peliciran