Jakarta, CNBC Indonesia - Tiba-tiba Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahaladia mengeluarkan pernyataan yang bikin geger.

Ia mengklaim jika kalangan pengusaha disebut-sebut mengharapkan penyelenggaraan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang ditunda, lantaran pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.

"Kalau kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini, dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan, itu jauh lebih baik," kata Bahlil.

Ia menyampaikan hal tersebut di sela rilis survei Indikator Politik Indonesia, dikutip Senin (19/1/2022).

Bahlil mengatakan kembali, jika pengusaha ini tak mau ditimpa persoalan politik.

"Kenapa, karena mereka ini baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan. Ini dunia usaha baru naik, baru mau naik tiba-tiba mau ditimpa lagi dengan persoalan politik. Jadi itu hasil diskusi saya sama mereka," sambungnya.

Bahlil menyebut langkah memajukan atau memundurkan waktu penyelenggaraan pemilu bukan sebuah hal yang haram dalam sejarah perjalanan politik Indonesia. Hal tersebut pernah terjadi di Orde Lama dan peralihan era Orde Baru ke Reformasi.

"Tahun 1997 kita pemilu, harusnya kan 2002 kita baru pemilu kalau lima tahun sekali. Tapi kita majukan karena ada persoalan krisis waktu itu, reformasi. Di Orde Lama juga begitu, sekian lama kita tidak melakukan pemilu," kata Bahlil.

CNBC Indonesia lantas menghubungi beberapa pengusaha dari KADIN, hingga HIPMI. Sayangnya mereka menolak berkomentar atas pernyataan Bahlil tersebut.

Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute Gun Gun Heryanto mengkritisi sikap Bahlil tersebut. Menurutnya, jangan sampai ada gagasan yang membuat ketidakpastian, apalagi jika bicara penundaan pergantian Presiden 2024.

"Semua pihak harus menghormati konstitusi dalam hal pergantian kepemimpinan nasional. Jangan sampai muncul gagasan yang membuat ketidakpastian mengenai regulernya masa kekuasaan yakni maksimal 2 periode," tegas Gun Gun.

"Yang berjalan selama ini sudah bagus, jangan dirusak lagi hanya karena keinginan mempertahankan zona nyaman kekuasaan." ujar salah satu Dosen di Program Magister Komunikasi Politik di Universitas Paramadina ini menambahkan.

Berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia, mayoritas responden tidak mau jika masa jabatan Presiden Jokowi diperpanjang hingga 2027. Mereka menolak wacana tersebut meski ada alasan demi memulihkan perekonomian nasional akibat pandemi Covid-19.

"33,4% setuju, 30,9% sangat tidak setuju, 2,9% kurang setuju, dan 5,2% sangat setuju," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi.

link


Bahlil menyebut langkah memajukan atau memundurkan waktu penyelenggaraan pemilu bukan sebuah hal yang haram dalam sejarah perjalanan politik Indonesia. Hal tersebut pernah terjadi di Orde Lama dan peralihan era Orde Baru ke Reformasi.