Cukup heran dengan paparan Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) soal komentarnya terkait kinerja Menteri Pertahanan Prabowo selama setahun terakhir. ISESS menyebut pada sejumlah isu, Prabowo kurang komunikasi kepada publik ihwal apa yang dikerjakannya.

Misalnya saja soal Komponen Cadangan. ISESS menyebut Komcad disebut masih pro dan kontra lantaran adanya kesalahan persepsi kalau program tersebut wajib militer.

Penulis sendiri tidak sepakat. Sedari awal, ketika program ini di-launching, Menteri Prabowo dan jajarannya termasuk Juru Bicara Dahnil Anzar Simanjuntak secara terang-terangan mengatakan jika Komcad memang berbeda dengan wajib militer.

Narasi bahwa Komcad adalah relawan, relawan yang diberdayakan Kemhan dan dibekali sejumlah pelatihan, sudah banyak tersebar dimana-mana. Artinya pola komunikasi publik yang dibangun Prabowo dan Kemhan sudah berada di jalur yang benar.

Yang dipermasalahkan publik hanyalah soal perbedaan Komcad dan Wajib Militer. Bagaimana kebijakan serta aturan mainnya, apakah sama atau beda. Ini jelas sudah dijabarkan berkali-kali sebelum program ini dimulai.

Pun ketika mereka mengkiriti soal transparansi ke publik. ISESS mengatakan jika Kemhan di bawah Prabowo belum transparan ke publik, yang menurutnya masyarakat perlu tahu langkah-langkah strategis Kemenhan.

Saya pikir ini argumen yang blunder. Prabowo jelas tahu bahwa urusan keamanan adalah rahasia negara. Kalau pun hal-hal yang disampaikan ke publik, tentu sifatnya tidak berpotensi membahayakan negara.

Dan saya pikir Prabowo sudah menjalankannya. Eks Danjen Kopassus itu tahu betul mana informasi yang dikonsumsi untuk publik, mana yang bukan. Sekali lagi, ini ranah sedikit privasi, bukan seperti yang lainnya.

ISESS harusnya lebih bijak dalam memberikan komentarnya. Tidak serampangan dan hanya berdasar omongan semata. Kemhan di bawah Prabowo justru berhasil menunjukan kinerja yang gemilang. 



Jawapos.com