JAKARTA ---Pandemi Covid-19 dampaknya terasa ke banyak sektor usaha, termasuk UMKM. Tak seperti beberapa kali krisis ekonomi yang pernah terjadi, sektor yang paling tangguh terhadap badai tersebut, justru yang terdampak paling parah. Padahal, dari pengalaman yang sudah-sudah, usaha ini secara tidak langsung telah menjadi jaring pengaman untuk masyarakat dalam menghadapi kondisi sulit yang tak sepenuhnya bisa diatasi oleh pemerintah. Yang jika dibiarkan meluas bisa menggerogoti keutuhan bangsa.

Karena mayoritas pelaku usahanya adalah masalah dengan taraf hidup tidak sejahtera, atau berpenghasilan yang hanya cukup makan sehari-hari sehingga rentan terhadap godaan yang isinya sama sekali tak memberi keuntungan kepada mereka.

Karena sadar dengan situasi ini, maka pemerintah sejak awal-awal pandemi ini terjadi pada kuartal pertama tahun lalu, telah berusaha keras untuk membuat situasi tidak semakin buruk.

Penguatan kelompok UMKM ini sejatinya sudah dimulai sejak tahun 1999. Bermula dari program imbal jasa Penjaminan, subsidi bunga, beragama kegiatan jaminan lembaga keuangan mikro dan jaminan lewat asuransi.  Atau juga dalam bentuk akses  lebih mudah melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Melalui skema subsidi bunga, suku bunga KUR dapat diturunkan hingga mencapai titik terendah yaitu 6 persen efektif per tahun.

Maka pada saat pandemi ini, kepada kelompok UMKM pemerintah memberikan tambahan subsidi bunga 6% pada tahun 2020 sehingga suku bunga KUR menjadi 0% serta tambahan subsidi sebesar 3% pada 2021 sehingga suku bunga KUR menjadi hanya 3% sampai dengan akhir 2021.

Hasil dari kebijakan itu mulai terasa saat pandemi  berlangsung lebih dari setahun. Ketika kasus pandemi Covid-19 mulai terkendali, mobilitas masyarakat pun perlahan meningkat yang itu banyak berkaitan dengan aktifitas bisnis kelompok UMKM.  Ini yang kemudian  membuat bidang ini perlahan mulai bergeliat dan menjadi penopang pertumbuhan positif ekonomi secara keseluruhan. 

Maka wajar pula jika pemerintah melihat bahwa gerak ekonomi kelompok UMKM menjadi salah satu faktor kunci agar momentum pemulihan ekonomi bisa dipertahankan dan pertumbuhan ekonomi secara positif dapat terjadi.

Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, keputusan pemerintah berfokus kepada kelompok UMKM tak lepas dari fakta bahwa sektor ini telah menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia karena kontribusi yang diberikan kepada Produk Domestik Bruto (PDB)  mencapai  61% , untuk tenaga kerja tercatat sebanyak  97%, investasi sebesar 60%, dan ekspor non migas mencapai 16%.  Dan kembali, keberhasilan untuk membuat ekonomi sebesar 3,09 persen pada kuartal-III tahun 2021 juga sepenuhnya tak lepas dari sektor yang pada masa lalu ini pernah dianggap sebelah mata.

Setelah UMKM terbukti menjadi tulang punggung bagi ketahanan masyarakat dan negara, apa yang sebaikbnya dilakukan?. Sejatinya pemerintah sudah juga memikirkan hal tersebut. Karena jika potensi yang ada dibiarkan seperti ini, maka kesempatan untuk melambung sebagai salah satu negara di lima besar dunia mungkin akan jadi impian semata. Atau bisa jadi, kita hanya akan tertahan di kelompok apa yang disebut Middle Income Trap alias negara yang terjebak di posisi dengan pendapatan rata-rata, karena kebijakan yang dilakukan terhadap potensi ini cuma dianggap sambil lalu, sehingga  mimpi untuk menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita diatas 30 ribu dolar/tahun cuma ada diatas kertas belaka.

Pada titik ini, strategi pemerintah dalam  memperkuat kelompok UMKM sudah tidak lagi bicara pada tataran pembinaan atau akses lebih mudah kepada modal dan pengembangan usaha.  Pemerintah sudah harus berpikir lebih jauh dengan mengupayakan adanya kolaborasi semua pihak demi peningkatan kinerja sektor ini.

Indonesia bisa belajar dari Jepang yang dalam sejarah pertumbuhannya sebagai salah satu negara industri di dunia, mengawalinya dari penguatan UMKM. Penguatan tersebut bisa dimulai dengan standarisasi  pelatihan, serta kerjasama UMKM dengan perusahaan besar dapat dilakukan melalui sistem anak angkat (offtaker). Sehinggga jika tahapan tersebut bisa terwujud, maka UMKM dapat menjadi bagian dari produksi massal sehingga tercapai skala ekonomi yang dapat menekan harga menjadi lebih murah. Selain itu, perluasan pasar UMKM pada di tingkat global juga perlu dilakukan untuk menambah permintaan.

Untuk bisa tercapainya semua ini dalam bentuk sinkronisasi, maka para stakeholder harus berperan dalam pengembangan UMKM ini. Di  sini, peran Akademisi dan pembuat kebijakan yang secara bersama-sama melakukan monitoring evaluasi atas berbagai kebijakan pemerintah menjadi penting demi terbentuknya  ekosistem UMKM yang lebih baik”.

Kita Harap  semua peta jalan tersebut bisa dilakukan oleh pemerintah, karena mumpung masih di masa pandemi, kesempatan untuk melakukan penataan ulang sekaligus memperkuat UMKM bisa terakselerasi.

UMKM