TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan kebutuhan pembiayaan transisi menuju ekonomi hijau atau rendah karbon di Indonesia mencapai lebih dari Rp 3.500 triliun atau Rp 3,5 kuadriliun.

Hal tersebut disampaikan oleh Sri Mulyani Indrawati pada konferensi pers kick-off Presidensi G20 Jalur Keuangan di Nusa Dua, Bali, Kamis, 9 Desember 2021. Ia memaparkan bahwa komitmen Indonesia dalam transisi ke ekonomi rendah karbon, yang tertuang dalam Nationally Determined Contribution (NDC), berkonsekuensi pada biaya yang sangat mahal.

NDC untuk Indonesia adalah penurunan emisi CO2 29 persen atas usaha sendiri, dan 41 persen dengan kontribusi internasional. Pemerintah sudah menghitung perkiraan kebutuhan dana berdasarkan kontribusi per sektor untuk menurunkan emisi CO2, khususnya dengan bantuan internasional sebesar 41 persen.

Adapun pada sektor kehutanan dan guna lahan, biaya yang dibutuhkan untuk mengurangi emisi dengan kontribusi internasional mencapai Rp 90 triliun. Dana yang jauh lebih besar bahkan dibutuhkan Indonesia untuk mengurangi 41 persen emisi Co2 pada sektor energi. Totalnya mencapai Rp 3.500 triliun.

Lebih jauh Sri Mulyani menjelaskan bahwa penurunan emisi pada sektor ini merupakan yang terbesar. "Sektor transportasi dan energi itu penurunannya merupakan yang terbesar, namun biayanya mahal sekali yaitu Rp 3.500 triliun," ucapnya.

Untuk membiayai komitmen NDC tersebut, kata Sri Mulyani, APBN ikut mengambil peran. Peran fiskal dilakukan melalui climate budget tagging atau penandaan anggaran iklim setiap tahunnya. Hal ini untuk mendukung penurunan emisi di sektor-sektor yang memiliki kontribusi Co2 tinggi.

Tingginya kebutuhan pembiayaan dalam penurunan emisi di sektor energi disebabkan oleh kebutuhan listrik masyarakat Indonesia, yang sebagian besar dihasilkan dari PLTU batu bara. Selain itu, kebutuhan konsumsi listrik masyarakat akan naik ke depannya.


https://bisnis.tempo.co/read/1537781...liun-gak-kecil