Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan kelompok rentan di Indonesia. Ia pun menerbitkan Perpres Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional HAM 2021-2025.

"Sasaran utamanya kelompok perempuan, anak, masyarakat adat, dan penyandang disabilitas," kata Jokowi dalam peringatan Hari HAM Internasional, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (10/12).

Perpres tersebut, kata Jokowi, bukan hanya mencakup perlindungan dan penghormatan hak-hak sipil serta politik semata, tetapi juga mencakup hak ekonomi, sosial, dan budaya seluruh masyarakat.

"Terutama menyasar kelompok rentan yang bukan hanya perlu dilindungi, tapi kita penuhi haknya," ujarnya.

Mantan wali kota Solo itu mengaku baru saja melantik anggota Komisi Nasional Disabilitas (KND). Menurutnya, lembaga ini wujud komitmen pemerintah dalam memastikan dan memantau penghormatan hingga pemenuhan hak difabel.

"Sekali lagi agar setiap warga mendapat hak yang sama," ujarnya.

Jokowi mengingatkan semua warga negara memiliki hak dan kedudukan setara di ranah politik maupun hukum. Semua masyarakat berhak mendapat perlindungan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan gender.

"Semua warga negara berhak dapat kesempatan setara dalam mendapatkan pelayanan dari negara dan berhak atas pekerjaan dan penghidupan layak," katanya.

Isu dugaan pelanggaran penghormatan HAM terhadap kelompok penyandang disabilitas mencuat pada peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2021 di Kantor Kemensos awal bulan ini.

Dalam acara itu, Menteri Sosial Tri Rismaharini meminta seorang anak tunarungu bicara di atas panggung. Risma beberapa kali berusaha menuntun anak itu mengucapkan apa yang dirinya katakan sembari menyodorkan mik ke anak tersebut.

"Kamu bicara, kamu bicara, bisa kamu bicara. Kamu bisa bicara," kata Risma di hadapan peserta HDI.

Tindakan Risma menuai kecaman dari kelompok disabilitas. Ketua Bidang Kebudayaan DPP PDIP itu dianggap melakukan praktik audisme. Audisme adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sikap negatif atau diskriminasi terhadap orang tuli atau orang yang sulit mendengar.

Perwakilan Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin), Stefanus langsung mengkritik Risma di atas panggung. Ia tak terima Risma memaksa rekannya yang tuli berbicara.

"Saya mau bicara dengan ibu sebelumnya, bahwasannya anak tuli itu memang harus menggunakan alat bantu dengar, tapi tidak untuk dipaksa berbicara," kata Stefanus melalui juru bicara bahasa isyarat.

Risma membela diri. Ia pun menghampiri Stefan di lokasi. Risma mengatakan tindakannya meminta para penyandang disabilitas untuk berbicara di depan umum sebagai salah satu upaya untuk melatih kemampuan bicara.

"Kenapa ibu paksa kalian untuk bicara? Ibu paksa memang, supaya kita bisa memaksimalkan pemberian Tuhan kepada kita, mulut, mata, telinga. Tapi saya berharap kita semua bisa mencoba," ujarnya.

Risma juga tak mau disebut memaksa anak tunarungu itu berbicara. Ia berdalih hanya ingin anak tersebut berlatih bicara. Risma mencontohkan Staf Khusus Presiden Jokowi Angkie Yudistia, yang juga tunarungu namun bisa berbicara cukup lancar.

Sejauh ini Risma belum meminta maaf atas tindakan meminta anak tunarungu berbicara di atas panggung acara peringatan Hari Disabilitas Internasional tersebut.

news terbaru


Terkait berita miring terhadap Ibu Risma dan perlakuannya terhadap salah seorang penyandang disabilitas, dipastikan ada pihak yang sengaja memelintir berita tersebut untuk menyerang Ibu Risma.
Ibu Risma adalah sosok yang penyayang dan peduli dengan siapapun.
#BersamaKitaSetara



Sifat keibuan yang dimiliki Risma salah cocok untuk ditempatkan sebagai pemimpin di Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Kepedulian beliau terhadap para penyandang disabilitas dilakukan dengan langkah nyata bukan dengan kata-kata belaka.
#BersamaKitaSetara

Bu Risma bkn cm sekali ini diframing ga baik. tp waktu membuktikan mutiara ttp mutiara.

#BersamaKitaSetara