Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
Jakarta, CNN Indonesia -- Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengubah gelar satuan tugas (Satgas) yang berada di Papua dan Papua Barat. Ia berujar gelar Satgas maupun satuan yang ada di Papua harus sama dengan wilayah lain di Indonesia.
Hal itu dilakukan menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi yang menginginkan kegiatan di Papua berjalan normal.

"Dengan gelar kekuatan TNI normal seperti halnya di provinsi lain, kita juga bisa misal membantu menciptakan keamanan, karena kami dari aspek militernya saja, keamanan yang lebih bagus," ujar Andika dalam konferensi pers di Kodam XII/Cenderawasih Papua, diakses dari akun Youtube Puspen TNI, Sabtu (4/12).

"Dengan contoh dalam kurun waktu 2 tahun, awal tahun lalu sampai saat ini, itu operasi yang digelar Mabes TNI di Papua itu berhasil mendapat 111 pucuk senjata," sambungnya.

Andika menuturkan perubahan tersebut pada intinya akan mengorganisasi Satgas yang digelar Mabes TNI menjadi satuan-satuan yang melakukan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) organik.

Satgas yang selama ini digelar di Papua untuk Angkatan Darat menjadi Komando Distrik Militer (Kodim) dengan jajaran di bawahnya yakni Komando Rayon Militer (Koramil). Tupoksinya menitikberatkan pada pembinaan teritorial dan komunikasi sosial.

Andika melanjutkan, untuk unsur Satgas dari Angkatan Udara menjadi bagian dari Pangkalan Udara atau Lanud dengan tupoksi pembinaan potensi kedirgantaraan dan komunikasi sosial.

Sementara untuk Satgas yang digelar dari Angkatan Laut menjadi Pangkalan Laut atau Lanal dengan tupoksi pembinaan potensi kemaritiman dan komunikasi sosial.

Perubahan itu bertujuan agar kegiatan di Papua berjalan normal.

"Presiden dan pemerintah itu sudah sejak awal memang menginginkan kegiatan di Papua benar-benar normal. Contohnya seperti PON di sini. Itu kan diputuskannya sejak pertama beliau menjabat presiden karena waktu itu saya bertugas sebagai Komandan Paspampres dan saya dengar sendiri apa yang diinginkan beliau," tutur Andika.

Ia lantas membandingkan gelar kekuatan TNI di Papua dengan wilayah lainnya di Indonesia. Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, operasi yang digelar Mabes TNI di Papua berhasil mendapat 111 pucuk senjata.

Namun di Sumatera, tanpa menyebut provinsinya, Andika berujar Kodam berhasil memperoleh 160 senjata dalam kurun waktu dua tahun.

Sementara di Kalimantan, dalam periode yang sama dengan kegiatan normal, terdapat Kodam yang berhasil mendapatkan 516 senjata atau hampir 5 kali lipat dari Papua.

Ia menambahkan ada juga Kodam yang mendapatkan 620 senjata dalam kegiatan normal dengan rentang waktu dua tahun.

"Tetapi, pernahkah kita mendengar hiruk pikuk penggunaan kekerasan di tempat-tempat ini? Hampir tidak ada sama sekali," ucap Andika.

"Artinya dengan gelar kekuatan normal, kita bisa membantu tanpa harus ada pihak yang menjadi korban. Oleh karena itu, saya memiliki keyakinan bahwa kita bisa melakukan hal yang sama di sini dengan menggunakan konsep gelar satuan yang normal," pungkasnya.


Sebelumnya, TNI berniat mengubah pendekatan dalam menangani konflik Papua. Rencana itu diungkap Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa seusai dilantik Presiden Jokowi.

Rencana itu juga ditegaskan kembali oleh KSAD Jenderal Dudung Abdurachman. Dudung berjanji akan mengecek profesionalisme para prajurit di Papua.

(ryn/fea)

Baca artikel CNN Indonesia "Panglima TNI Andika Ubah Satgas, Dorong Keamanan di Papua" selengkapnya di sini: https://www.cnnindonesia.com/nasiona...anan-di-papua.
Tapi kalau di Kalimantan yang bawa senpi bukan teroris. Kalau di Sumatra mungkin sisa GAM..
Kalau di Papua KKB...