Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo curiga ada upaya melibatkan Presiden Joko Widodo alias Jokowi dalam perhelatan Formula E. Alasannya, saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menyelidiki dugaan korupsi dalam penyelenggaraan Formula E.

“Sejak 2019 Formula E direncanakan, Pak Gubernur percaya diri saja memakai uang APBD untuk bayar commitment fee. Sekarang saat ada dugaan pelanggaran tiba-tiba nama presiden harus dibawa. Enggak ada sangkut pautnya,” kata Anggara dalam keterangannya, Kamis, 25 November 2021.

Anggota Fraksi PSI itu meminta nama Jokowi tidak dibawa-bawa di gelaran Formula E. Menurut dia, Formula E adalah gelaran yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta.

“Perencanaan dan pembiayaan Formula E seluruhnya bersumber dari APBD, jadi tak perlu bawa-bawa nama presiden kecuali memang ada perizinan yang menjadi wewenang pemerintah pusat,” kata Anggara.

Anggara mengatakan pengawalan uang APBD dalam penyelenggaraan Formula E termasuk mengawal pemeriksaan oleh KPK, akan terus dilakukan DPRD DKI.

“Ini tidak akan menghentikan kami untuk menuntut pertanggungjawaban pemakaian uang APBD,” ujar Anggara.


Sebelumnya, Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengatakan, keputusan final penentuan jalur Formula E ada di tangan Presiden Jokowi.

"Kami minta arahan Presiden soal alternatif lokasi. Kalau di beberapa negara, tempat ikonik yang terpilih. Saya ga tahu presiden dan Alberto, kami menunggu arahan dari mereka," ujar Bamsoet di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 24 November 2021.

Bamsoet menjelaskan, Co-founder Formula E Alberto Longo saat ini sudah menetapkan lima tempat di kawasan Jakarta sebagai calon sirkuit, yakni PIK, Sudirman, JIS, JiExpo Kemayoran, dan Ancol.

Pihak Formula E Operations (FEO) bakal melakukan feasibility study terhadap kelima jalur Formula E tersebut. Nantinya Alberto yang bakal menyerahkan langsung hasil feasibility study tersebut ke Jokowi. "Presiden akan memilih. Alberto bakal buat studi soal plus minus jalur-jalur tersebut," kata Bamsoet.


Sumber: https://metro.tempo.co/read/1532486/...iselidiki-kpk/