Awal September 2021 lalu, Korea Utara (Korut) menolak bantuan vaksin dari PBB. Pekan ini pasokan medis Covid-19 yang dikirim Badan Kesehatan Dunia (WHO) tiba di Pelabuhan Nampo di Korea Utara.

Korea Herald menulis kedatangan bantuan WHO ke Nampo membuktikan rejim Stalinist Korut melonggarkan penguncian perbatasan, dan menyambut bantuan dari luar.

Sebelumnya, WHO dan badan-badan PBB lainnya mendapat kabar dari Kementerian Kesehatan Korut bahwa Pyongyang akan mengijinkan barang-barang yang terdampar di Cina sejak awal pandemi diagkut ke Korut melalui pelabuhan Dalian.

Radio Free Asia (RFA), mengutip kepala kantor WHO di Pyongyang Edwin Salvador, memberitakan itu komunikasi pertama pemerintah Korut yang mengijinkan pengiriman obat-obatan dan pasokan dari luar.

"WHO dapat mengangkut barang dengan kapal ke Pelabuhan Nampo," kata Salvador. "Kami diberi tahu bahwa barang-barang itu, bersama barang lain dari badan-badan PBB, tetap dikarantina."

WHO mengatakan barang-barang yang dikirim ke Korut adalah obat-obatan, peralatan medis berupa alat pelindung diri, sarung tangan, masker, dan alat uji Covid-19.

Pasokan ini terdampar di Cina sejak Korut menutup perbatasan Januari 2020, dan menangguhkan semua perdagangan dengan tetangga di utara. Padahal, Cina menyumbang lebih dari 90 persen perdagangan Korut.

Penutupan perbatasan membuat perekonomian Korut, yang menderita akibat sanksi internasional, babak belur. Situasi diperburuk dengan kagagalan panen, yang Korut menghadapi kekurangan pangan.

Cha Deok-cheol, wakil juru bicara Kementerian Unifikasi Korea, mengatakan laporan media menunjukkan beberapa barang dari Cina dikirim ke Korut melalui laut, tapi tidak ada perubahan yang bisa dikonfirmasi tentang dimulainya kembali pergerakan barang melalui darat antara Dandong dan Sinuiju.

"Sulit memprediksi kapan jalur darat akan dibuka kembali," kata Deok-cheol. "Kami akan mengawasi perkembangan."

Korea Selatan (Korsel) dan AS berusaha memberi bantuan kemanusiaan ke Korut, meski pembicaraan denuklirisasi terhenti. Departemen Luar Negeri AS mengatakan mereka mendukung pemberian bantuan ke Korut, tapi rezim Pyongyang harus bertanggung jawab atas penderitaan rakyatnya.

"Bahkan ketika kami tidak setuju dengan rezim tertentu, kami percaya harus bekerja sama meringankan penderitaan rakyat," kata Ned Price, juru bicara Deplu AS. "Namun penting untuk mengatakan bahwa rezim Korut bertanggung jawab atas situasi kemanusiaan di negara mereka."

sumber

si oppa akhirnya malu malu mau