Pemerintah Amerika Serikat (AS) saat ini berada dalam situasi yang mendesak. Pasalnya negara itu dipastikan akan mengalami shutdown (penutupan) pemerintah federal dan gagal bayar (default) jika legislatif tidak mengetuk palunya untuk mengesahkan RUU kenaikan batas utang hingga tanggal 1 Oktober.

Mengutip AFP, situasi ini semakin rumit setelah sebelumnya RUU kenaikan batas utang gugur dalam forum Senat dengan poin 48-50 suara. Kegagalan ini dimotori oleh Partai Republik yang "khawatir" utang AS saat ini sudah cukup besar.

Kami tidak akan memberikan suara Republik untuk menaikkan batas utang," kata Pemimpin Minoritas Senat Mitch McConnell dikutip Kamis (30/9/2021).

Di sisi lain, Mitch McConnell, juga menuduh bahwa RUU kenaikan plafon utang ini merupakan langkah partai Demokrat dalam menguras uang dari kantong rakyat. Dan, membelanjakannya untuk sosialisme.

"Mereka ingin mencetak dan meminjam triliunan dolar, lalu membakarnya," katanya lagi.

Namun pemerintah Presiden Joe Biden dan Partai Demokrat masih berusaha untuk mencegah hal ini. Chuck Schumer, pemimpin Senat Demokrat, menyebut bahwa pihaknya masih akan mengusulkan RUU baru kepada DPR.

"Kami dapat menyetujui tindakan ini dengan cepat dan mengirimkannya ke DPR, sehingga kami dapat mencapai meja presiden sebelum pendanaan berakhir pada tengah malam besok," ujarnya.

"Dengan begitu banyak masalah kritis untuk mengatasi hal terakhir yang dibutuhkan rakyat Amerika saat ini adalah penutupan pemerintah."

Sementara itu, pihak eksekutif mulai menyuarakan konsekuensi besar dari gagalnya RUU ini. Hal ini ia sampaikan langsung Menteri Keuangan AS Janet Yellen kepada Ketua DPR AS, Nancy Pelosi, dalam sebuah surat.

"Kami sekarang memperkirakan bahwa Departemen Keuangan kemungkinan akan kehabisan langkah-langkah luar biasa jika Kongres tidak bertindak untuk menaikkan atau menangguhkan batas utang pada 18 Oktober," tulisnya sebagaimana mengutip CNBC International, Rabu (29/9/2021).

Yellen juga membeberkan sederet bencana keuangan yang dapat mengancam negara itu bila RUU kenaikan plafon utang tidak segera disahkan.

"Anda akan melihat lonjakan suku bunga jika plafon utang tidak dinaikkan," tambahnya.

"Saya pikir akan ada krisis keuangan dan bencana. Benar sekali, memang benar pembayaran bunga utang pemerintah akan meningkat."

Berdasarkan data dari Statista, per Agustus lalu, nilai utang AS sebenarnya mencapai US$ 28,427 triliun. Ini nyaris sama dengan bulan sebelumnya, tetapi turun cukup jauh dari bulan Juni US$ 28,529 triliun.

Namun, US Debt Clock, yang melihat posisi real time utang AS saat ini mencapai US$ 28,781 triliun atau Rp 40.129 triliun. Jika dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB), utang tersebut sebesar 125% dari PDB Negeri Adidaya.

Saat ini batas utang AS mentok di US$ 28,4 triliun. Sebelumnya isu kenaikan plafon utang menjadi masalah di era Presiden AS ke-45, Donald Trump, di mana pemerintahan shutdown selama 35 hari pada periode Desember 2018 hingga Januari 2019.