Politik anggaran Amerika Serikat (AS) sedang bergolak. Pemerintahan Presiden, Joseph 'Joe' Biden, sedang berupaya menggolkan kenaikan batas utang (debt ceiling) agar roda eksekutif tetap berjalan dan Negeri Paman Sam terhindar dari shutdown.

Batas utang pemerintah AS saat ini ada di US$ 28,4 triliun. Dengan asumsi US$ 1 setara dengan Rp 14.244 seperti kurs tengah Bank Indonesia 21 September 2021, angka itu menjadi Rp 404.529,6 triliun. Wow...


Baca: Selain China, Ini 5 Negara yang Banyak Ngasih Utangan ke AS

Kubu Partai Demokrat di Kongres AS berkomitmen mendukung pendanaan anggaran negara melalui kenaikan batas utang. Namun kubu oposisi Partai Republik memberikan 'perlawanan'. Kubu Grand Old Party menolak rencana pemerintahan Biden yang akan memasukkan dana US$ 3,5 milar (Rp 49,85 triliun) untuk program pemulihan ekonomi.

Apabila batas utang tidak dinaikkan hingga 1 Oktober 2021, maka pemerintahan AS terpaksa ditutup sementara karena ketiadaan anggaran. Jika terwujud, maka akan menjadi shutdown ketiga dalam satu dekade terakhir.

Pemerintah AS membutuhkan tambahan utang untuk berbagai keperluan. Mulai dari membayar gaji aparat pemerintahan, penanggulangan pandemi virus corona (Coronavirus Disease-2019/Covid-19), hingga membayar bunga utang. Jika sampai AS gagal bayar utang alias default, maka bisa menjadi bencana bagi pasar keuangan global.

"Kita bisa meminjam dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan banyak negara. Default akan membuat situasi menjadi rumit. Ini akan membuat biaya utang menjadi naik dan bisa berdampak kepada rakyat. Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), kartu kredit, menjadi lebih mahal kalau terjadi default," tegas Janet Yellen, Menteri Keuangan AS, sebagaimana diwartakan Reuters.