JAKARTA - PD Pasar Jaya menjatuhkan sanksi administrasi kepada pedagang yang menjual daging anjing di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Manajer Umum dan Humas Perumda Pasar Jaya, Gatra Vaganza menegaskan, pihaknya akan menindak tegas bila pedagang masih tetap membandel menjual daging anjing.

"Kami selaku manajemen telah melakukan pemanggilan dan melakukan sanksi administrasi," ujar Gatra kepada wartawan di Jakarta, Minggu (12/9/2021).
Ia menyatakan, penjualan daging anjing tersebut berada di Blok III Pasar Senen.
Ia menegaskan pihaknya akan menutup secara permanen apabila pedagang kedapatan masih membandel.

"Apabila pedagang tersebut masih melakukan hal yang sama ke depannya, akan dilakukan tindakan secara tegas, baik itu penutupan secara sementara ataupun penutupan secara permanen," tuturnya.

Gatra menambahkan, penjualan daging anjing tidak sesuai dengan peraturan yang dibuat Perumda Pasar Jaya.
"Hal ini jelas tidak sesuai dengan koridor-koridor peraturan yang ada di dalam Perumda Pasar Jaya, yang mana daging anjing tersebut tidak dalam komoditi yang boleh diperjualbelikan di dalam pasar milik Perumda Pasar Jaya," katanya.

Gatra mengatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi agar kejadian serupa tak terulang kembali.
"Ke depannya ini akan jadi pelajaran bagi kami.
Evaluasi dalam sisi operasional pasar sehingga ke depannya kejadian seperti ini tidak akan terulang kembali," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria (Ariza) angkat bicara soal temuan daging anjing di Pasar Senen, Jakarta Pusat yang sempat viral di media sosial.

"Saya belum mendapat informasi dari Pasar Jaya, laporannya. Namun jika benar, ini akan ditindak tegas dan dan diberi sanksi sesuai ketentuan," kata Ariza kepada wartawan di Balai Kota DKI, Jumat (10/9/2021).
Ia menugaskan PD Pasar Jaya mengusut hal tersebut.

"Nanti biar Pasar jaya yang mengatur dan nanti ada aparat yang akan menyelidiki kasusnya.
Karena ini melanggar UU Perlindungan Pangan dan Konsumen," tuturnya.




Cek Lagi Bunda, Masih Banyak BLT Rp300 Ribu Belum Diambil di Kantor Pos



JAKARTA - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan masih banyak masyarakat belum mengambil Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp300 ribu di Kantor Pos.
Hal itu disebabkan terbatasnya informasi di lapangan.
"Masih ada masyarakat terdata sebagai penerima manfaat yang tidak hadir dalam sosialisasi mengenai penerimaan BST.

Hasilnya, banyak penerima manfaat yang belum menerima bantuan.
Pernyataan itu disampaikan Risma saat mengecek langsung penyaluran BLT Rp300 Ribu di Aceh belum lama ini.
Tak hanya minimnya informasi, sulitnya kondisi medan juga menjadi S E N S O R kendala penyaluran bansos tunai.

Disamping juga banyak lansia yang kesulitan jika harus datang sendiri ke Kantor Pos."Sebagian masyarakat belum mengetahui adanya bantuan sosial tunai karena keterbatasan informasi.

Ini harus terus diinformasikan dan disosialisasikan," jelas Risma.
Risma menegaskan bagi penerima manfaat yang belum menerima bantuan tidak perlu khawatir.
Bagi yang tidak hadir pada bulan pertama tetap akan diberikan sampai batas waktu selama 6 bulan ke depan.
"Penerima manfaat bisa mengambil bantuan per 6 bulan, tidak harus setiap bulan," ungkapnya.

Direktur Utama Pos Indonesia Faizal Rachmat Djoemadi menjelaskan bagi penerima manfaat yang belum mengambil bansos tunai bisa menanyakan langsung ke Kantor Pos.
Di samping itu, bantuan tunai juga disalurkan secara door to door.

Upaya tersebut dilakukan untuk mempercepat penyaluran bantuan kepada masyarakat dan juga untuk mengurangi mobilitas dari masyarakat untuk mencegah terjadinya kerumunan massa di satu lokasi.

Proses penyerahan bantuan yang dilakukan oleh petugas Pos indonesia nantinya akan dan didampingi langsung oleh dinas terkait.
"Apalagi saat ini, PPKM masih diberlakukan di beberapa daerah di Indonesia," ujar dia.
Dia menyatakan Pos Indonesia selalu berkomitmen memberikan layanan terbaik kepada masyarakat khususnya di tengah kondisi pandemi saat ini.

"Harapannya, semua masyarakat terdampak Covid-19 dapat segera mendapatkan bantuan sehingga roda perekonomian kembali berputar mempercepat pemulihan ekonomi nasional," kata dia.
Sebagai informasi, BLT Rp300 ribu disalurkan lewat Kantor Pos.

Pos Indonesia ditunjuk pemerintah sebagai garda terdepan melakukan pendistribusian kepada masyarakat terdampak Covid-19.
Berdasarkan laporam Pos Indonesia, sebanyak 21 ribu insan Pos se-Indonesia terus berupaya mengoptimalkan penyaluran bantuan.
Selain menerapkan protokol kesehatan ketat, petugas Pos telah menerima vaksin Covid-19.


























































Sumber - megapolitan