- Beranda
- Berita dan Politik
Awas! Pembahasan Anggaran di DPR Rawan Korupsi
...
TS
harbisindo
Awas! Pembahasan Anggaran di DPR Rawan Korupsi
Bisnis, JAKARTA— Data kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan pada rentang waktu 2004—2020 kasus korupsi di Jawa Barat tercatat paling tinggi di Indonesia. Ketua KPK Firli Bahuri melalui keterangan tertulis, Rabu (8/9/2021), menyebutkan bahwa dari 10 besar kasus korupsi di daerah yang ditangani KPK, Jawa Barat berada di peringkat satu dengan jumlah 101 kasus.
Adapun, dari sebaran kasus, dari 34 provinsi sebanyak 26 di antaranya terjadi kasus korupsi. Modusnya beragam, mulai dari penyuapan, pemerasan, dan gratifikasi. Untuk menekan kasus korupsi di daerah, Firli mengingatkan pentingnya peran legislator sebab titik rawan korupsi yang paling sering ditemukan berkaitan dengan pelaksanaan tugas dewan dalam hal penganggaran.
“Ada empat tahapan dalam tugas dewan terkait penganggaran. Dari empat tahapan tersebut, semua rawan korupsi. Mulai dari penyusunan, persetujuan dan pengesahan ada kerawanan. Pelaksanaannya juga ada, terakhir pengawasannya ada kerawanan juga,” kata Firli.
Baca : Pilpres 2024 2 Putaran, KPU Siapkan Skenario Berikut
Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah mengatakan bahwa mahalnya biaya politik dalam setiap pemilihan umum (pemilu)—pilpres, pileg, maupun pilkada—selama ini telah menjadi bumerang bagi keberlangsungan sistem demokrasi dan keberadaan partai politik (parpol) di Indonesia. Akibat biaya politik yang mahal dan menjadi bumerang itu, katanya, lahirlah praktik-praktik korupsi yang dilakukan oleh para politisi atau pejabat yang terpilih.
“Mengapa? Sebab, keterpilihan mereka tidak ditentukan oleh kualitas dan kapabilitasnya, tapi ditentukan ‘isi tas’ atau besaran dana politik yang bersumber dari kantong pribadi atau dari penyandang dana,” kata Fahri Hamzah dalam rekaman video saat menjadi narasumber dalam acara ‘RUMPI’ dengan tema “Cost Politik Mahal, Minggu (5/9/2021).
Menurut Fahri, tidak mengherankan apabila ketika mereka terpilih dalam jabatan tertentu, yang terpikir pertama kali adalah bagaimana mengembalikan biaya politik yang telah dikeluarkan agar balik modal.
“Hampir tidak ada klaster politik yang tidak ditangkap KPK, enggak ada lagi politisi yang tidak ditangkap. Dan baru-baru ini yang ramai ada seorang Anggota DPR dengan bupati, yang merupakan istrinya ditangkap,” ujarnya.
Sumber : Bisnisindonesia.id
Diubah oleh harbisindo 09-09-2021 16:14
0
1K
10
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
694.6KThread•58.6KAnggota
Urutkan
Terlama
Komentar yang asik ya