JAKARTA - Ketua Panitia Kerja (Panja) DPR Willy Aditya menyampaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) telah mengalami perubahan judul menjadi Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Willy menyebut lahirnya draf baru dengan judul RUU TPKS yang berstatus sebagai draf awal sebagai bentuk keseriusan Panja dalam menggarap RUU ini. Dia memastikan, berbagai masukan dan pandangan masih terbuka dalam pembahasan RUU ini di tahap-tahap selanjutnya.

Dia menyampaikan, di dalam RUU TPKS terjadi beberapa perubahan redaksi dan materi sebagai bagian dari dialektika yang terjadi agar pembahasan RUU ini terus mengalami kemajuan (progres). "Kenyataan lahirnya judul dan materi baru ini mendapatkan kritik dari sejumlah kelompok, cukup disadari dan bisa dimaklumi," kata Willy dalam keterangannya, Selasa (7/9/2021). Baca juga: YLBHI: RUU PKS Perlu Segera Disahkan, Banyak Laporan Korban ke Polisi yang Ditolak

Baca Juga:

• Haji Lulung Kembali, PPP Berharap Tambah Daya Gedor di Pemilu 2024
• 95% LHKPN Tak Akurat, Banyak Pejabat Negara Sembunyikan Harta
• Fantastis, Rata-rata Harta Kekayaan Anggota DPR Rp23 Miliar

Menurutnya, munculnya kritik baru justru memperlihatkan bahwa RUU ini telah mengalami kemajuan yang berarti dan terjadi dialog berkualitas selama pembahasannya. Wakil Ketua Baleg ini juga menegaskan dialog adalah semangat utama dalam pembahasan RUU tersebut. Berbagai kajian terhadap pandangan yang berbeda atau bahkan bertolak belakang, diupayakan dicari titik temunya.

"Selain agar lahirnya payung hukum bagi ratusan ribu korban kekerasan seksual kian dekat untuk diwujudkan, juga agar kultur politik yang selaras dengan nilai-nilai permusyawaratan/perwakilan menjadi langgam utama (mainstream) dalam kehidupan berpolitik," ucapnya. Baca juga: Ketua Panja DPR Jelaskan Hubungan RUU PKS dengan Legalitas LGBT



Dia menegaskan, semua pihak sepakat fenomena kekerasan seksual sudah sangat meresahkan. Semua juga sepakat, bukan hanya melindungi korban yang penting namun juga memperhatikan perkembangan korban di masa depan. "Terhadap perbedaan-perbedaan lainnya, yang paling dibutuhkan adalah langkah-langkah dialog dengan hati dan pikiran terbuka," ujarnya.

Sementara terkait sejumlah pasal yang dihapus dalam draf RUU TPKS, Willy menjelaskan tim ahli sudah mempelajarinya dengan juga melihat beberapa undang-undang yang ada seperti RUU KUHP, Perkimpoian dan KDRT, serta undang-undang lainnya. "Prinsipnya apa yang sudah termaktub di dalam UU itu kita tidak bahas di sini (RUU TPKS)," tuturnya.

Kalaupun ada kritikan, Willy tak mempermasalahkan karena niat dan tujuan dari RUU ini didedikasikan untuk kebaikan bagi seluruh rakyat. Namun, alangkah lebih baik jika semua didialogkan. "Dialog untuk kemaslahatan kita bersama. Jangan saling caci maki, jangan saling tuding tidak Pancasilais dan sebagainya," pungkasnya.


Sumber : https://nasional.sindonews.com/read/...ent_aggregator

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Jokowi Belum Pernah Lantik Matra Laut Jadi Panglima TNI Sejak Jabat Presiden

- Jokowi Targetkan 70% Penduduk Indonesia Sudah Divaksin pada Akhir 2021

- Harta Pejabat Kementerian dan DPR Bertambah Rp1 Miliar Selama Pandemi