Bisnis, JAKARTA — Masih sulitnya merealisasikan rencana penghapusan bahan bakar minyak (BBM) beroktan renda—salah satunya Premium—memunculkan beragam persepsi. Apalagi, wacana yang telah berkali-kali mencuat sejak 2017 lalu, tak jua terwujud. Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Saleh Abdurrahman mengatakan bahwa rencana penghapusan premium merupakan kebijakan pemerintah.

BPH Migas, imbuhnya, tidak memiliki kewenangan dalam rencana tersebut. “Tugas kami di BPH Migas melakukan pengawasan, pengaturan terhadap penyediaan dan pendistribusian agar bahan bakar ini tersedia di seluruh pelosok NKRI,” katanya dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia, Senin (6/9/2021).

Namun demikian, lanjutnya, BPH Migas mengimbau kepada seluruh badan usaha untuk lebih agresif melakukan sosialisasi maupun promosi terhadap produk-produk yang lebih ramah lingkungan. Dia juga mengungkapkan bahwa terdapat usulan dari berbagai pihak untuk mengalihkan subsidi atau kompensasi yang diberikan pemerintah untuk premium ke pertalite.

“Menurut saya kita ikuti prosesnya. Tentu pemerintah mengamati segala sesuatu sebelum mengambil keputusan apakah premium dihapus,” jelasnya.

Dia menyebut tren konsumsi masyarakat terhadap bahan bakar minyak dengan jenis RON 88 atau Premium perlahan sudah mulai bergeser. Dalam kurun waktu 5 tahun ke belakang, jelasnya, realisasi serapan Premium selalu lebih rendah jika dibandingkan dengan kuotanya.Dia menjabarkan, pada 2016 dari kuota yang dipatok 12,9 juta kiloliter (KL) hanya terserap 10,6 juta KL, kemudian pada 2017 dari kuota 12 juta KL hanya terserap 7 juta KL.

Kondisi itu berlanjut pada 2018 yang memiliki kuota 11 juta KL dan terserap 9 juta KL.Menurut Saleh, realisasi itu sempat meningkat pada 2019 tetapi kembali turun pada 2020 dengan realisasi 8,4 juta KL dari kuota 11 juta KL. Dia menjelaskan bahwa berdasarkan pemantauan BPH Migas, terus turunnya konsumsi Premium sejalan dengan meningkatkannya kesadaran masyarakat terhadap BBM yang lebih berkualitas.

Baca : Startup Unicorn Indonesia Susut dari 7 Menjadi 3, Ada Apa?

Hal tersebut, imbuhnya, disebabkan oleh derasnya arus informasi terkait dengan isu global dalam hal lingkungan. Dia menambahkan, peluncuran program Langit Biru oleh PT Pertamina (Persero) dangan memberikan diskon harga Pertalite untuk sejumlah golongan konsumen juga turut menggeser pola konsumsi masyarakat. Selain itu, spesifikasi kendaraan baru yang beredar pada saat ini menuntut masyarakat untuk menggunakan BBM dengan jenis oktan yang lebih baik.

“Data-data menunjukkan demikian satu bukti bahwa tren seperti itu terjadi,” ungkapnya.Sementara itu, Direktur Eksekutif ReforMiner Komaidi Notonegoro mengatakan kendati isu mengenai lingkungan telah mulai banyak disadari masyarakat, tetapi penurunan konsumsi premium tersebut terjadi pada saat tren harga minyak dunia tengah melemah.

Pada saat itu, kata Komaidi, disparitas harga antara premium dengan jenis BBM menjadi tidak terpaut jauh. Dengan demikian, secara prinsip masyarakat memilih BBM dengan kualitas yang lebih baik.

“Kalau program itu [Langit Biru] tidak ada dan harga minyak dunia naik signifikan, terus kemudian disparitas tinggi itu yang perlu diantisiaspi pemerintah dan BPH Migas,” jelasnya.Menurut dia, salah satu urgensi penghapusan premium selain dari aspek lingkungan adalah kebijakan yang memberatkan Pertamina.

Dia menjelaskan bahwa meski BBM jenis premium bukan termasuk BBM subsidi melainkan BBM jenis khusus penugasan (JBKP), tetapi harga jualnya di pasaran ditentukan melalui regulasi yang dibuat pemerintah.

“Ada subsidi yang seharusnya menjadi domain negara ini digeser menjadi domain korporasi. Kalau premium sekarang Rp6.400 tapi pengadaannya Rp7.000 sisanya Pertamina yang tanggung,” ungkapnya.

Dia menilai ketika ekonomi bertumbuh dan aktivitas sudah normal, masyarakat akan kembali memilih BBM yang paling murah. “Saya khawatir kalau masih disediakan nanti masyarakat akan ke sana kembali,” katanya.