JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengaku tidak mengetahui soal surat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang meminta permasalahan data penerima bantuan sosial tunai (BST) dari Kementerian Sosial segera diperbaiki.

Risma mengaku pernah ada koordinasi dengan Pemprov DKI terkait penyaluran BST. Dia juga membeberkan soal perbaikan data penerima BST di DKI Jakarta yang baru mencapai 40 persen.

"Akhirnya kita perintahkan (tim Kemensos) turun. Silakan kalau memang mau ada tambahan dan memang daerah buanyak sekali yang menyampaikan tambahan," kata Risma di kantornya, Selasa (3/8/2021) dilansir dari Tribunnews.

Sementara itu, Risma mencontohkan beberapa daerah sudah memperbaiki data penerima BST.

"Papua, jangan dikira Papua jauh di sana tidak memperbaiki. Ada satu daerah yang kabupaten yang sudah memperbaiki data 100 persen. Dan kenapa Papua sebelumnya tahun 2020 hanya menerima sekitar 15 ribu orang tapi di 2021 menerima 28 ribu orang, jadi artinya naik 100 persen," kata Risma.

"Karena bisa naik karena kami betulkan. Kalau masih ingat yang padan yang sama Kita hapus sehingga itu bisa dimanfaatkan oleh daerah untuk usulan baru," lanjutnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari mengatakan, kurang lebih ada 99.450 penerima BST yang harus tertunda pencairannya karena masalah data dari Kementerian Sosial.

Dia mengatakan, pencairan BST harus tertunda karena terjadi data ganda sehingga Dinsos DKI memutuskan untuk menunda pencairan BST.

"(Tertunda) karena masih ada data dobel 99.450 KPM. Itu data dobel dari Kementerian Sosial sehingga kami tidak bisa memberikan uang tersebut sebelum ada validasi data," kata Premi dalam acara webinar, Jumat (30/7/2021).

Premi menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta menanggung BST untuk 1.007.379 keluarga penerima manfaat (KPM). Namun, saat ini hanya 907.929 KPM yang sudah bisa menikmati pencairan BST tahap 5 dan 6.

Karena kekeliruan data tersebut, Premi menyebutkan, Anies langsung menyurati Risma untuk meminta data yang valid agar BST bisa segera dicairkan.

"Pak Gubernur (Anies) sudah bersurat kepada Ibu Mensos (Risma) untuk meminta kepastian data by name by address siapa saja yang mendapat BST Kemensos sehingga kami akan lakukan pemadanan data," ucap Premi.

https://megapolitan.kompas.com/read/...page=all#page2

Adu ilmu tatakata jilid 2 antara anies vs risma..

Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2011.. Validasi data fakir miskin (penerima bansos) itu berjenjang dari tingkat kelurahan ke atas.. Jadi aneh kalo pemprov dki malah minta data ke kemensos untuk pemadanan data..





Apakah pigai, koman dan para SJW akan protes rasisme risma terhadap DKI??..