GudangOpiniAvatar border
TS
GudangOpini
KITA TAK BISA KELUAR DARI PANDEMI SEPERTI NEGARA LAIN, KARENA PRESIDENNYA JOKOWI?


Oleh : Ahmad Khozinudin

Sastrawan Politik

Jokowi mengatakan Indonesia tidak bisa memberlakukan lockdown seperti negara lain. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara pemberian Banpres Produktif Usaha Mikro 2021 di halaman Istana Merdeka, yang disiarkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (30/7/2021).

Jokowi awalnya berbicara mengenai kondisi yang tidak mudah dialami oleh semua pihak. Jokowi juga menegaskan mengenai pentingnya sisi kesehatan dan ekonomi.

Jokowi mengatakan, Indonesia tak bisa menerapkan lockdown seperti negara lain. Dia menyebut PPKM darurat sebagai semi-lockdown. Menurutnya, masyarakat menjerit padahal Indonesia hanya memberlakukan semi-lockdown.

Sebenarnya, jika sejak awal Jokowi memberlakukan Lockdown atau dalam bahasa hukumnya Karantina Wilayah, boleh jadi pandemi sudah lama berlalu. Sejak awal, Jokowi terlihat anti sains dengan menolak lockdown.

Padahal, metode praktis untuk memutus infeksi Covid-19, memproteksi masyarakat yang sehat, berfokus menanggulangi orang yang positif covid-19, adalah dengan menerapkan lockdown. Biaya lockdown, jika sejak awal diterapkan jauh lebih murah ketimbang biaya PSBB, PPKM mikro, PPKM Lanjutan, PPKM Darurat hingga PPKM berlevel-level. Hingga saat ini, sudah lebih dari Rp 1.035 Triliun anggaran digelontorkan untuk urusan Covid-19, dengan hasil yang tak jelas.

Padahal, sejumlah pengamat menilai jika locdown diterapkan sejak awal pandemi, yang saat itu virus belum meluas keseluruh wilayah NKRI, paling hanya dibutuhkan anggaran dibawah Rp. 300 Triliun. Sayangnya, Jokowi justru mengimport Covid-19 dengan membuka gerbang pintu masuk Indonesia - China, bukan hanya wisatawan bahkan TKA China datang berbondong-bondong ke Indonesia saat pandemi bermula.

Sekarang, Jokowi mengeluhkan masyarakat terkait kebijakan PPKM yang disebut semi lockdown. Padahal, yang dikeluhkan bukan soal pembatasan kegiatan masyarakat, TETAPI ABAINYA TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PUSAT UNTUK MENJAMIN KEBUTUHAN DASAR ORANG DAN PAKAN HEWAN TERNAK sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 6/2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Intinya pemerintah ogah lockdown bukan pada soal jeritan masyarakat, tapi soal emohnya pemerintah untuk bertanggung jawab, UNTUK MENJAMIN KEBUTUHAN DASAR ORANG DAN PAKAN HEWAN TERNAK sebagai konsekwensi penerapan Lockdown (Karantina Wilayah).

Sekarang, saat kasus sudah tak terbendung mencapai lebih dari 3 juta kasus, Jokowi masih saja menyalahkan masyarakat yang menjerit jika diterapkan lockedown. Jokowi juga berdalih tidak bisa memberlakukan lockdown seperti di negara negara lain karena faktor masyarakat.

Lagi-lagi, selalu masyarakat yang disalahkan. Padahal, semua masalah pandemi ini akarnya adalah ketidakmampuan pemerintah menanggulangi pandemi.

Alih-alih meminta maaf kepada seluruh masyarakat karena gagal menanggulangi pandemi, lagi-lagi Jokowi justru menyalahkan masyarakat. Sama persis, ketika rakyat tidak taat PPKM karena makan tidak dijamin, lalu disalahkan pula karena tidak mau dirumah saja.

Sepertinya, jika polanya demikian, pandemi mustahil berakhir sebelum berakhirnya kekuasaan Jokowi. Al hasil, Jokowi mundur adalah salah satu solusi kunci diantara banyak faktor penting yang harus diambil bangsa ini agar Indonesia terbebas dari pandemi. [].

jpdragonAvatar border
bujangankampungAvatar border
cebong.lautAvatar border
cebong.laut dan 6 lainnya memberi reputasi
3
3.4K
40
GuestAvatar border
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Citizen Journalism
Citizen JournalismKASKUS Official
12.5KThread3.3KAnggota
Terlama
GuestAvatar border
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Ikuti KASKUS di
© 2023 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved.