Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai pelibatan TNI-Polri kontradiktif dalam penanganan pandemi Covid-19. Pelibatan unsur keamanan itu dinilai tidak sesuai dengan porsinya dalam rangka penanganan pandemi.

"Kami memantau ini berangkat dari beberapa peristiwa kekerasan yang terjadi. Intinya bahwa keterlibatan aparat keamanan atau pertahanan dalam penanganan pandemi itu tidak efektif dan justru kontraproduktif," kata Wakil Koordinator KontraS, Rivanlee Anandar, dalam sebuah webinar, Selasa (27/7).

Rivanlee menilai bahwa keterlibatan aparat keamanan dalam pengendalian pandemi Covid-19 tidak membuahkan hasil berupa pelandaian kasus, justru situasi pandemi semakin tidak terkendali.

Catatan KontraS juga menunjukkan bahwa sejak April 2020-Januari 2021, ada 17 peristiwa kekerasan melibatkan kepolisian, TNI, Satpol PP, dan Satgas gabungan. Peristiwa kekerasan ini disebut sebagai upaya institusi keamanan dalam menjalankan penegakan protokol kesehatan di masyarakat.

KontraS melihat bahwa keterlibatan para institusi keamanan tersebut jauh dari nilai humanis dan cenderung menunjukkan sikap represif aparat terhadap warga sipil.
Beberapa di antaranya seperti peristiwa penganiayaan, penangkapan sewenang-wenang, penembakan water canon untuk membubarkan kerumunan, intimidasi pada warga, dan pembubaran paksa.

"Dari berbagai bentuk kekerasan tersebut, kami mencatat setidaknya jatuh ratusan korban dengan rincian satu korban tewas, 2 korban luka, dan 326 korban penangkapan," kata Kepala Divisi Hukum KontraS, Andi Rizaldi.

Selain itu, kekhawatiran akan tindakan represif dan kesewenang-wenangan aparat ditakutkan akan terus berlanjut bahkan hingga pandemi Covid-19 selesai. Pasalnya, KontraS melihat bahwa pemerintah membiarkan tindakan aparat yang sewenang-wenang pada masyarakat sipil saat ini.

"Padahal kalau kita usut lagi, banyak warga dibubarkan paksa itu ketika mereka sedang mencari sumber penghidupan. Kami takutkan tindakan sewenang-wenang ini nanti akan berlanjut pada masyarakat sipil," ucap Andi.

Berdasarkan penilaian tersebut, KontraS mendesak agar Presiden Joko Widodo segera melakukan audit dan evaluasi terkait pelibatan TNI, Polri, dan BIN dalam pengendalian pandemi Covid-19.

"KontraS mendesak Presiden Joko Widodo melakukan audit dan evaluasi menyeluruh perihal efektivitas pelibatan BIN, TNI, dan Polri dalam mengendalikan pandemi supaya dapat bekerja sesuai dengan kapasitasnya agar tidak sewenang-wenang dan mengancam kebebasan sipil," pungkasnya.

https://www.cnnindonesia.com/nasiona...nanganan-covid

Besok2 suruh kang batagor,kang cireng,kang parkir dan ormas pemuda yg bertugas biar kontras hepi