MerahPutih.com - Pimpinan DPRD DKI Jakarta mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempercepat penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terdampak PPKM Darurat.

"Sudah 14 hari pasca pemberlakuan PPKM Darurat masyarakat belum mendapatkan bantuan dari Pemprov," kata Wakil Ketua DPRD DKI, Zita Anjani melalui keterangan tertulisnya, Jumat (16/7).

Masyarakat DKI saat ini sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk membiayai kehidupan mereka, karena masih banyak warga yang belum kembali bekerja dan mempunyai penghasilan akibat pandemi ditambah lagi PPKM Darurat.

Putri Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan (Zulhas) ini mengaku sudah mengetahui Pemerintah DKI telah menyiapkan anggaran senilai Rp 623 miliar untuk sekitar 1,1 juta kepala keluarga (KK) yang sudah terdaftar bansos.

"Dan 700.000 KK sisanya akan menjadi tanggungan pemerintah pusat. Karena tidak semua Daerah sanggup menyiapkan BST untuk masyarakatnya," papar dia.

Koordinator Komisi E DPRD DKI ini berharap penyaluran BST Rp 300 ribu berlangsung secara berkesinambungan sampai situasi ekonomi membaik dan pandemi berakhir. "Karena BST ini juga bisa menahan lonjakan angka kemiskinan di Jakarta," tutupnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta mengungkapkan, BST akan mulai dicairkan kepada masyarakat terdampak COVID-19 sama PPKM Darurat pada minggu ke-3 bulan Juli. Dana bantuan tunai tersebut nantinya akan dikirimkan langsung ke keluarga penerima manfaat melalui Bank DKI.

"BST sekitar minggu ke 3 bulan Juli 2021," tulis informasi di situs corona.jakarta.go.id yang dikutip Rabu (14/7).

Dalam jadwal yang sudah ditetapkan, nantinya warga akan mendapatkan bantuan tunai dua bulan sekaligus sebesar Rp 600 ribu untuk BST tahap 5 dan 6 (bulan Mei dan Juni 2021). Adapun sebulan dana BST cair senilai Rp 300 ribu.

Sumber