Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk bahan pokok alias sembako akan menyasar golongan sembako premium atau high end. Ia mencontohkan daging wagyu dan beras shirataki dan basmati.

Ia mengisyaratkan bahwa dua produk sembako premium asal Jepang itu akan menjadi objek pajak nantinya. Sebaliknya, sembako non premium tidak akan dikenakan PPN.

"Ini yang mungkin kita perlu tahu fenomena munculnya produk-produk yang very high end tapi namanya tetap sembako. Sama-sama beras namanya, sama-sama daging sapi, tapi ada sapi wagyu yang kobe yang per kilogramnya bisa Rp3 juta atau Rp5 juta. Ada yang daging biasa dikonsumsi masyarakat sekilo sekarang mungkin Rp90 ribu kilogram, jadi kan bumi langit," jelasnya dalam rapat bersama Komisi XI DPR, Senin (14/6).

Dalam kesempatan itu, ia juga menegaskan pemerintah tidak akan memungut pajak sembako non premium tersebut. Sembako non premium yang dimaksud adalah sembako dengan harga lebih terjangkau dibandingkan sembako premium.

"Poinnya adalah kami tidak memungut PPN sembako itu, kami tidak memungut. Dan apakah dalam RUU KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) nanti akan akan ada? Untuk yang itu tidak dipungut, itu saja, clear very clear di situ," tegas Ani, sapaan akrabnya.

Ani menyebutkan rencana pungutan PPN sembako premium tersebut justru merupakan bentuk keadilan pajak. PPN sembako premium merupakan bentuk respons pemerintah pada kemunculan produk premium alias high end di tengah produk produksi masyarakat Indonesia dengan harga terjangkau.

Misalnya, kemunculan beras shirataki di antara beras Rojo Lele, Pandan Wangi, dan Cianjur yang merupakan produksi petani Tanah Air.

"Dalam hal ini, jadi kami akan melihat justru pajak itu mencoba untuk addres isu keadilan karena diversifikasi masyarakat sudah begitu sangat beragam," tuturnya.

Menurutnya, skema pungutan pajak yang membedakan besaran pajak dalam satu jenis objek pajak bisa terjadi. Hal ini dilakukan melalui skema pajak multi tarif seperti yang nantinya akan dicantumkan dalam RUU KUP.

"Kalau dia menjadi objek pajak memang berarti dia bisa dipajaki. Tapi kan bisa dipajaki itu dibebaskan pajaknya, ditanggung pemerintah (DTP) bisa tarif nol kan kayak gitu, versus yang tarifnya lebih tinggi. Makanya itu yang kami sampaikan dalam PPN bisa multi tarif," terang dia.

Rencana pengenaan pajak sembako tertuang dalam perluasan objek PPN yang diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Dalam draf aturan tersebut, barang kebutuhan pokok dihapus dalam kelompok jenis barang yang tidak dikenakan PPN. Itu berarti, barang pokok akan dikenakan PPN.


berita





Permasalahan pajak sembako yang sempat menjadi kegaduhan sebaiknya segera dihentikan karena pemerintah menyatakan tidak ada pemberlakuan pajak sembako tahun ini.
Mari bekerja sama untuk menghadapi pandemi covid 19 dengan vaksinasi.


Mari kita semua berpikir positif tentang apa yang sedang dilakukan Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait penanganan pandemi di Indonesia.
Pemerintah sedang fokus untuk melakukan vaksinasi untuk seluruh warganya.


Mencari fakta yang benar adalah hal yang harus kita lakukan mengenai berita yang simpang siur di masyarakat tentang sembako yang akan dikenakan PPN.
Tarif ppn yang dilakukan pemerintah adalah sbg landasan pemerintah untuk barang yang dikonsumsi orang kaya.

#TaatPajakNggakBerat

#PPNGakNaikNoPanik

#SalingBantuEkonomi

#BersamaKitaPulih