Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI kini sedang dalam sorotan. Ini setelah lembaga yang dikomandani Prabowo Subianto itu diketahui memiliki Perusahaan Terbatas (PT). 

Yaitu PT Teknologi Militer Indonesia (TMI). PT tersebut dikabarkan bakal menangani pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) senilai Rp 1.760 Triliun.

Masa iya sih?  Informasi ini, seperti melepar bola panas saja ya. Biar jadi seksi, mentang-mentang Pak Menhan Prabowo lagi seksi jadi sorotan.

Lalu disangkut pautkan dengan rencana pembelian alutsista. Kan itu masih dalam pembahasan belum selesai. Aneh bin ajaib.

Penulis yakin Menhan Prabowo profesional dalam memimpin Kemhan.

Terkait keberadaan PT TMI tertuang melalui surat resmi bernomor B/2099/M/XI/2020 tertanggal 16 November 2020.

Surat berkop Kementerian Pertahanan itu menyatakan PT TMI berada di bawah kendali Kemenhan. Surat tersebut ditandatangani Menhan Prabowo Subianto.

Apa ini betul? Dicek dulu. Masyarakat sudah tahu informasi yang menyesatkan dan tidak.

Perlu diketahui rencana pembelian alutsista itu dengan nilai ribuan triliun masih perencanaan.

Diketahui juru Bicara Menteri Pertahanan RI Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan  dokumen Raperpres adalah dokumen perencanaan dalam proses pembahasan dan pengujian mendalam, bukan dan belum menjadi keputusan final.

Dokumen perencanaan pertahanan tersebut adalah bagian dari rahasia negara dan dokumen internal dalam pembahasan yang masih berlangsung sehingga kami sesali ada pihak-pihak yang membocorkan dan menjadikan dokumen tersebut menjadi alat politik untuk mengembangkan kebencian politik dan gosip politik yang penuh dengan nuansa Political Jealousy (kecemburuan politik).

Dan tentu Kementerian Pertahanan akan bersikap tegas untuk mengusut siapa yang bertanggungjawab menyebarkan dokumen tersebut sehingga menjadi simpang siur di publik.

Kedua, sesuai dengan direktif Presiden RI,Joko Widodo kepada Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto, beliau ingin ada kejelasan: lima sampai dengan 25 tahun ke depan kita bisa memiliki alpahankam apa saja?

Berangkat dari direktif tersebut, dengan juga melihat kondisi alpalhankam kita yang faktualnya memang sudah tua.

Bahkan, 60 persen alpalhankam kita sudah sangat tua dan usang serta memprihatinkan. Dengan demikian, modernisasi alpalhankam adalah keniscayaan, karena pertahanan yang kuat terkait dengan kedaulatan negara dan keutuhan wilayahan NKRI serta keselamatan bangsa harus terus terjaga dalam jangka panjang.

Oleh sebab itu, Kementerian Pertahanan mengajukan sebuah formula  modernisasi alpalhankam melalui ‘REORGANISIR BELANJA DAN PEMBIAYAAN ALPALHANKAM’.

Reorganisir belanja dan pembiayaan alpalhankam ini rencananya akan dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan melalui mekanisme belanja alpalhankam lima renstra dibelanjakan pada satu renstra pertama, yaitu 2020-2024 sehingga postur pertahanan ideal Indonesia bisa tercapai pada tahun 2025 atau 2026, dan postur ideal tersebut bertahan sampai 2044.

Dengan formula ini, pada tahun 2044 akan dimulai pembelanjaan baru untuk 25 tahun ke depan. Apabila dianologikan, formula belanja ini ibarat membangun rumah.

Kita membiayai pembangunan rumah dalam waktu tertentu kemudian jadi satu rumah yang ideal, bukan membangun secara mencicil pembangunannya, mulai dari jendelanya dulu, nanti ada duit lagi baru bangun pintunya dst.

Ketiga, pembiayaan yang dibutuhkan masih dalam pembahasan dan bersumber dari Pinjaman Luar Negeri.

Nilainya nanti dipastikan tidak akan membebani APBN, dalam arti, tidak akan mengurangi alokasi belanja lainnya dalam APBN yang menjadi prioritas pembangunan nasional.

Mengapa? Karena pinjaman yang kemungkinan akan diberikan oleh beberapa negara ini diberikan dalam tenor yang panjang dan bunga sangat kecil serta proses pembayarannya menggunakan alokasi anggaran Kemhan yang setiap tahun yang memang sudah dialokasikan di APBN, dengan asumsi alokasi anggaran Kemhan di APBN konsisten sekitar 0,8 persen dari PDB selama 25 tahun ke depan.

Keempat. Semua formula diatas yang masih dalam proses pembahasan bersama para pihak yang terkait. Bukan konsep yang sudah jadi dan siap diimplementasikan. 



Fin.co.id