Merdeka.com - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjelaskan, cuma kebetulan koleganya di Gerindra menjabat komisaris di PT Teknologi Militer Indonesia. Perusahaan yang menjadi konsultan Kemhan dalam pengadaan alutsista seperti tercantum dalam rancangan Perpres Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024 (Alpalhankam) yang nilainya sekitar Rp1.760 triliun.

Prabowo mengatakan, para kader Gerindra ini menjabat sebagai petinggi PT TMI karena latar belakang pensiunan militer dan pakar. Isi rapat ini diceritakan anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon. Dia mengungkap, Komisi I mengonfirmasi kepentingan Gerindra di PT TMI.

"Kita konfirmasi juga, ini apakah ini hanya ada kepentingan partai tertentu ada kolega kedekatan, beliau bilang enggak, ini kebetulan saja mereka pensiunan para pakar. Jadi enggak ada kaitan," ujar Effendi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/6).

Seperti dikutip dari Koran Tempo, empat kader Gerindra tercatat sebagai petinggi PT TMI. Di antaranya, Glenny Kairupan, Yudi Magio Yusuf, Prasetyo Hadi, dan Angga Raka Prabowo. Glenny sebagai ketua komisaris, tiga lainnya sebagai anggota komisaris.

PT TMI, dijelaskan Prabowo merupakan konsultan semata. Bekerja bersama Komite Kebijakan Industri Pertahanan Indonesia (KKIP) untuk memberikan pendapat kedua.

Effendi mengatakan, PT TMI digunakan Prabowo karena dianggap memahami seluk beluk alusista. "Dia bilang bahwa dia mencari para ahli yang ngerti seluk beluk mengenai alat peralatan hankam itulah nah mereka dikumpulkan di situ," kata Effendi.

Prabowo menjamin, PT TMI tidak akan berfungsi sebagai broker dalam pengadaan alutsista. "Tetapi ditanya juga oleh kita pak ini juga dia berfungsi juga seperti broker, oh engga dia hanya sebagai tim asistensi saja untuk saya minta, transfer teknologi," kata Effendi.

Sebelumnya Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membenarkan bahwa ada empat orang komisaris PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) merupakan kader Partai Gerindra.

Untuk ketiga orang lainnya yaitu Glenny Kairupan, Yudi Magio Yusuf, dan Angga Raka Prabowo masih merupakan kader Gerindra.

Menurut dia, tiga kader Gerindra dan satu mantan kader itu merupakan komisaris PT TMI.

Dasco juga menegaskan PT TMI berada di bawah yayasan Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang artinya bersifat swasta.

Baca juga: Profil PT TMI: Dikaitkan dengan Pengadaan Alutsista Rp 1,7 Kuadriliun, Direkturnya Teman Seangkatan Prabowo

"PT TMI itu berada di bawah yayasan Kemhan. Dan artinya bukan kepunyaan Kemhan secara langsung. Karena yayasan, itu sifatnya sudah swasta," ujarnya.

Oleh karena sifat PT TMI yang merupakan perusahaan swasta, lanjut Dasco, maka wajar apabila berisi kader-kader Gerindra.

"Maka tidak ada salahnya kemudian ada Pak Glenny, ada Pak Yudi dan Pak Angga Raka yang memang masih pengurus Gerindra," tambah dia.

Belakangan, nama PT TMI menjadi sorotan seiring mencuatnya dokumen Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024.

Berdasarkan dokumen Raperpres tersebut disebutkan rencana modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) membutuhkan dana Rp 1.760 triliun dan bisa menggunakan skema utang asing.

Terkini, Kemenhan membantah jumlah angka tersebut dan mengklaim tidak akan membebani keuangan negara.


Berdasarkan salinan akta perusahaan yang diterima Kompas.com, PT TMI didirikan sebagai perusahaan swasta nasional pada 14 Agustus 2020. Perusahaan ini berstatus perseroan tertutup.


https://www.google.com/amp/s/m.merde...di-pt-tmi.html