Dalam dua pekan ke depan, kenaikan kasus Covid-19 diprediksi terjadi sebagai efek dari mobilitas orang saat libur Lebaran. Langkah antisipasi pun dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Mulai menyediakan ruang isolasi hingga ICU.

Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Masdalina Pane memperkirakan, peningkatan kasus positif Covid-19 pascamudik bakal terlihat setelah dua minggu.

Artinya, angkanya baru mulai naik pada minggu terakhir Mei 2021. Kenaikannya bervariasi setiap provinsi. ”Antara 30–80 persen,” ujarnya kemarin (17/5).

Meski demikian, menurut dia, kenaikan kasusnya tidak akan separah India. Mutasi virus SARS-CoV-2 yang masuk ke Indonesia pun tidak akan terlalu berpengaruh pada kecepatan penularan. Asalkan, isolasi dan karantina masyarakat yang terpapar betul-betul dijaga. ”Saya kira jika pengendalian bagus, tidak terlalu berpengaruh di Jawa. Di Sumatera mungkin ada lonjakan,” katanya.

Masdalina mengungkapkan, sejak awal kebijakan pelarangan mudik diprediksi tidak akan efektif. Itu terlihat dari 2 juta orang yang lolos meski sudah ada penjagaan di mana-mana saat masa pelarangan mudik pada 6–17 Mei. Padahal, sebelum periode itu dipastikan banyak warga yang curi start mudik. ”Kita sering menghabiskan sumber daya dan membenturkan aparat dengan masyarakat tanpa tujuan dan indikator yang jelas,” keluhnya.

Menurut dia, pemerintah bukan telat mengambil sikap untuk penanganan pandemi Covid-19. Hanya, tidak jelas arah kebijakannya. Itu terlihat dari intervensi standar tracing dan isolasi/karantina yang malah tidak dilakukan maksimal.

Soal antisipasi yang dilakukan pemerintah, Masdalina menegaskan bahwa itu saja tidak cukup. Tetapi, harus dibarengi partisipasi masyarakat. Terutama masyarakat yang baru saja kembali dari mudik.

Masyarakat wajib melaksanakan protokol kesehatan 3M. Lalu, untuk sementara waktu tidak berkerumun dan keluar rumah. ”Yang habis mudik di rumah dulu sampai 14 hari,” paparnya. Bila perlu, melakukan tes Covid-19 secara mandiri setelah isolasi guna memastikan dirinya aman dari Covid-19.

Dalam kesempatan lain, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa rumah sakit, sumber daya manusia (SDM), dan obat telah disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan kasus. Budi memerinci ketersediaan tempat tidur di ruang isolasi maupun ICU. Secara nasional, Indonesia memiliki 70.000 tempat tidur untuk isolasi. Yang terisi sekitar 20.000.

Untuk tempat tidur ICU, yang disediakan secara nasional mencapai 7.500 unit. Menurut data terakhir, yang terisi baru 2.500 tempat tidur. Dengan masih adanya tempat tidur yang tersedia, Budi menilai bisa memenuhi kebutuhan jika ada lonjakan. ’’Semoga naiknya tidak tinggi,’’ kata Budi.

Budi meminta agar protokol kesehatan –terutama memakai masker– terus dilakukan. Itu menjadi salah satu upaya untuk mengurangi potensi penularan. ’’Pemda tolong minta tracing ditingkatkan. Yang positif diisolasi,’’ katanya. Dia meminta agar seluruh pihak serius. Sebab, tracing dan treatment itu menjadi langkah untuk mengantisipasi adanya mutasi baru yang menular kepada banyak orang.

Budi menuturkan, minggu lalu ada dua orang yang membawa varian baru virus Covid-19. Keduanya merupakan pekerja migran yang kini berada di Jawa Timur. Virus yang dibawa adalah mutasi dari Afrika Selatan dan London.

Dia menegaskan, testing dan tracing menjadi hal yang diperlukan. Menurut ketentuan, pada 1.000 orang di satu populasi, ada satu yang harus dites setiap hari. ’’Sebagai masyarakat, prokes dijaga. Sebagai pemerintah daerah, PPKM mikro dan testing dijalankan,’’ tegasnya.

Di Jawa Tengah, Gubernur Ganjar Pranowo meminta semua rumah sakit di Jateng siaga mengantisipasi potensi terjadinya lonjakan kasus Covid-19 setelah Idul Fitri. ’’Saya minta rumah sakit siaga. Kadinkes dan Sekda sudah saya minta menyiapkan,’’ katanya.

Dari data, belum ada lonjakan kasus berarti di Jawa Tengah. Data minggu ke-19 tahun ini, angka kasus Covid-19 di Jateng justru menurun dibandingkan pekan sebelumnya. ’’Masih menunggu 14 hari ke depan. Hasil swab selama Lebaran juga tidak banyak. Dari 43 ribu tes, hanya 56 yang ditemukan,’’ ungkapnya.

Meski begitu, pihaknya menegaskan akan terus gencar menerapkan testing, tracing, dan treatment. Random test juga akan terus dilakukan di pintu-pintu keluar Jateng. ’’Tetap kita lakukan testing agar bisa membantu provinsi lain,’’ jelasnya.

PPKM Diperpanjang

Pemerintah menetapkan memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tahap ke-8 yang berlangsung 17– 31 Mei 2021. Perpanjangan tersebut dituangkan dalam instruksi menteri dalam negeri.

Dirjen Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri Safrizal mengatakan, perpanjangan PPKM harus terus dilakukan. Dia menilai, PPKM cukup efektif untuk menekan angka penularan. Secara nasional, lanjut dia, saat ini dari 34 provinsi, mayoritas atau 19 di antaranya mengalami penurunan rata-rata kasus harian. Untuk cakupan wilayahnya, Safrizal menyebut belum ada perubahan dalam PPKM tahap ke-8. ’’Tidak ada perluasan atau penambahan provinsi. Tetap 30 provinsi,’’ ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (17/5).

Sebab, empat provinsi tersisa, yakni Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Barat, belum memenuhi kriteria pelaksanaan PPKM. Meski begitu, dia menekankan agar pemda di empat daerah tersebut tetap mengupayakan pengetatan protokol kesehatan.

Soal banyaknya daerah yang gagal mengantisipasi lonjakan kerumunan selama libur Lebaran, Safrizal menyatakan sudah ada arahan. Presiden Joko Widodo, lanjut dia, meminta pemerintah daerah mengevaluasinya. ’’Pemda diminta mengambil langkah-langkah antisipatif,’’ tuturnya. Sementara itu, soal potensi pemberian sanksi, dia menyatakan belum ada rencana tersebut.

Secara terpisah, Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyebutkan, perpanjangan PPKM ke-8 akan dilakukan untuk 30 provinsi. Sebanyak 30 provinsi itu masuk zona merah dan oranye. Perpanjangan PPKM tersebut didasari masih banyaknya orang yang tidak patuh dan justru berduyun-duyun mendatangi lokasi wisata.

Karena itu, tempat wisata menjadi salah satu sorotan dalam PPKM ke-8. ’’Di PPKM ke-8 ini kami akan tegaskan, tempat wisata di daerah zona merah maupun oranye dilarang beroperasi. Tidak boleh buka. Sebenarnya, ini aturan sudah ada juga,’’ tutur dia.

Berdasar data Satgas Covid-19, ada lonjakan mobilitas masyarakat di lokasi wisata sebesar 38,42 persen pada saat libur Lebaran 2021 (12–15 Mei) dibandingkan pada 5 hingga 8 Mei. Jika dibandingkan weekend pada 7 dan 8 Mei dengan 14 dan 15 Mei saat momen Idul Fitri, lonjakan mobilitas wisatawan mencapai 100,8 persen. ’’Melihat kegiatan mobilitas masyarakat di lokasi wisata yang cukup tinggi, pemerintah kemarin menegaskan kembali, aturan PPKM kami serahkan kembali ke pemerintah daerah,’’ tutur dia.


Sumber