Liputan6.com, Jakarta - Tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) tengah disorot publik. Pasalnya, puluhan pegawai senior dikabarkan tidak lolos tes tersebut.

Salah seorang sumber di KPK yang mengikuti tes menilai soal-soal yang diajukan untuk peralihan status pegawai tidak relevan. Misalnya soal pandangan peserta ujian mengenai organisasi HTI, FPI, OPM, DI TII, hingga terorisme.

Terkait hal itu, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menilai wajar dengan adanya pertanyaan tersebut. Sebab menurut dia, asesmen tersebut bertujuan untuk melihat derajat radikalisme para peserta.

"Asesmen ini kan sebetulnya juga untuk melihat derajat radikalisme peserta tes. Jadi saya kira wajar saja ada pertanyaan atau pancingan dalam wawancara seperti itu untuk menggali tingkat keyakinan peserta," katanya kepada merdeka.com, Rabu (5/5/2021).

Namun Bisma mengaku tidak terlibat dalam penyusunan materi TWK. Menurut dia, penyusunan materi merupakan kewenangan tim asesor yang terdiri dari Dinas Psikologi TNI AD untuk wawasan kebangsaan.

Kemudian untuk asesor interview dilakukan dari Badan Intelijen Strategis (BAIS), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Pusat Intelijen Angkatan Darat (Pusintel AD).

"Saya tidak terlibat dengan materi soal. Itu kewenangan asesor," katanya.

 BKN mengklaim soal-soal TWK ASN KPK berbeda dengan soal untuk calon ASN kementerian/lembaga lainnya. 

Plt Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama, Paryono menjelaskan, perbedaan itu karena pegawai KPK yang hendak beralih menjadi ASN itu sudah menduduki jabatan senior seperti Deputi/Kepala Biro, Kepala Bagian, Penyidik Utama dan lainnya.

Sementara untuk calon ASN kementerian/lembaga lainnnya itu bersifat entry level sehingga soal-soal TWK yang dibagikan itu seputar pertanyaan pemahaman akan wawasan kebangsaan.

"Sehingga diperlukan jenis tes yang berbeda, yang dapat mengukur tingkat keyakinan dan keterlibatan mereka dalam proses berbangsa dan bernegara," kata Paryono dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu (8/5/2021). 

Untuk menjaga independensi, pelaksanaan asesmen TWK dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi ASN menggunakan metode Assesment Center yang dikenal sebagai multi metode dan multi asesor. 

Multi metode, yakni tes yang menggunakan lebih dari satu alat ukur. Dalam asessment tersebut dilakukan dengan menggunakan beberapa alat ukur, yakni tes tertulis Indeks Moderasi Bernegara dan Integritas (IMB-68), penilaian rekam jejak atau profiling dan wawancara. 

Sedangkan multi-asesor itu melibatkan banyak pihak terkait di luar BKN.

Mereka yang dilibatkan sudah memiliki pengalaman dan bekerja sama dengan BKN dalam mengembangkan alat ukur TWK seperti Dinas Psikologi TNI AD, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Pusat Intelijen TNI AD. 

2 dari 3 halaman

Alasan Gunakan IMB Milik TNI AD

Sementara itu dia juga menjelaskan alasan mengapa penyusun soal TWK menggunakan indeks moderasi bernegara (IMB) milik TNI AD. Sebab IMB68, kata Bima, sudah siap untuk dilaksanakan.

"Jadi tidak ada yang spesial, kenapa IMB68, karena saat itu tes yang paling siap untuk dilaksanakan," ungkapnya.

Dia menjelaskan, dengan menggunakan IMB68 artinya pegawai KPK diuji untuk membela negara dan mentaati peraturan perundang-undangan.

"Membela negara itu kan juga berarti membela Pancasila, UUD 45, dan mentaati seluruh peraturan perundang-undangannya. Itu sumpah ASN," bebernya.

Paryono juga mengungkapkan. dalam setiap tahapan proses asesmen itu juga dilakukan observasi oleh tim observer yang anggotanya tidak hanya berasal dari BKN akan tetapi juga dari instansi lain seperti BAIS, BNPT, Pusat Intelijen TNI AD, Dinas Psikologi TNI AD, dan BIN. 

Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga objektivitas hasil penilaian dan untuk mencegah adanya intervensi dalam penilaian dan dalam penentuan hasil penilaian akhir dilakukan melalui Assesor Meeting. 

"Oleh karena itu, metode ini menjamin bahwa tidak ada satu orang asesor pun atau instansi yang terlibat yang bisa menentukan nilai secara mutlak sehingga independensinya tetap terjaga," tuturnya. 

"Dalam pelaksanaan asesmen juga dilakukan perekaman baik secara video maupun audio untuk memastikan bahwa pelaksanaan asesmen dilakukan secara objektif, transparan dan akuntabel."

Sebelumnya, TNI Angkatan Darat disebut ikut terlibat menginisiasi asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk pegawai KPK dalam beralih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kapuspen TNI Mayjen Pranata Santosa mengatakan, bahan pertanyaan untuk TWK sudah disusun tim asesmen yang dipimpin oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Sebab, BKN RI dipilih menjadi mitra oleh KPK untuk pelaksanaan tes ASN para pegawainya.

 "Seperti yang disampaikan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron kepada media bahwa seluruh instansi pelaksana asesmen telah melalui proses penyamaan persepsi dengan BKN RI melalui rangkaian Rapat Internal Bersama Unit Terkait Guna Mempersiapkan Asesmen," kata Pranata saat dikonfirmasi, Jumat (7/5/2021).


https://www.google.com/amp/s/m.liput...ngga-terorisme



https://mobile.