Jakarta - 
Tes wawasan kebangsaan (TWK) di KPK terus menuai kritik. Kini Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lakpesdam PBNU) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan TWK itu. Sekalian Komnas HAM juga diminta turun tangan.
"Kenyataannya, TWK kemarin terhadap 1.351 pegawai KPK justru menunjukkan hal yang aneh, lucu, seksis, rasis, diskriminatif, dan berpotensi melanggar hak asasi manusia," demikian kata Lakpesdam PBNU.
[table][tr][td]Baca juga:Tanggung 'Bola Panas' Polemik Tes ASN KPK, BKN Akhirnya Buka Suara[/td]
[/tr]
[/table]
Mereka menyampaikan pernyataan sikap lewat keterangan tertulis yang diteken Ketua Lakpesdam PBNU Rumadi Ahmad dan Sekretaris Marzuki Wahid. detikcom telah menghubungi Rumadi Ahmad untuk turut mempublikasikan pernyataan Lakpesdam PBNU mengenai TWK KPK ini.


Lakpesdam PBNU menyoroti pertanyaan TWK KPK yakni: Umur segini belum menikah? Masihkah punya hasrat? Mau nggak jadi istri kedua? Kalau pacaran ngapain aja? Kenapa anaknya sekolah di sekolah Islam (SDIT)? Kalau salat pakai qunut nggak? Islamnya Islam apa? Bagaimana kalau anaknya nikah beda agama? Menurut Lakpesdam PBNU, pertanyaan-pertanyaan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan sebagai pertanyaan tes wawasan kebangsaan.
[table][tr][td]Baca juga:Johan Budi: Tes ASN KPK Jangan Berdampak Pemberhentian Pegawai[/td]
[/tr]
[/table]
"Pertanyaan-pertanyaan wawancara di atas sama sekali tidak terkait dengan wawasan kebangsaan, komitmen bernegara, dan kompetensinya dalam pemberantasan korupsi. Pertanyaan-pertanyaan ini ngawur, tidak profesional, dan 


https://news.detik.com/berita/d-5563146/lakpesdam-pbnu-minta-jokowi-batalkan-tes-wawasan-kebangsaan-kpk

NU lho ini yg omong.. NU lho ya.. bukan FPI, HTI, PKI, PMI, RRI, & BRI