Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Korea Utara (Korut) mengecam Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden. Ini dilakukan pasca AS mengumumkan penyelesaian tinjauan kebijakan untuk menangani Korut.

Pada Minggu (2/5/2021), Korut merilis tiga pernyataan "panas". Korut menyerang Biden karena melabeli negara tersebut sebagai ancaman serius, menilai pernyataan itu sebagai "kesalahan besar".

Direktur Jenderal Departemen Luar Negeri Departemen Luar Negeri AS, Kwon Jong-gun mengatakan pernyataan Biden "tidak dapat ditolerir". Menurutnya diplomasi AS palsu.
"'Diplomasi' yang diklaim AS adalah papan nama palsu. Ini untuk menutupi tindakan permusuhannya dan 'pencegahan' yang disebut-sebut olehnya hanyalah cara untuk mengajukan ancaman nuklir ke DPRK," kata Kwon, menyingkat nama resmi Korut, Partai Demokrat Republik Rakyat Korea, sebagaimana dilansir dari The Korea Herald.
"Sekarang inti dari kebijakan baru DPRK AS telah menjadi jelas, kami akan dipaksa untuk menekan langkah-langkah yang sesuai, dan seiring waktu AS akan menemukan dirinya dalam situasi yang sangat gawat," lanjutnya.
Kwon juga menekankan bahwa jika AS melanjutkan untuk mempertahankan pendiriannya yang "ketinggalan zaman" kepada Korut, negara itu akan menghadapi "krisis yang lebih buruk di luar kendali dalam waktu dekat". Meskipun Kwon tidak merinci tindakan apa yang akan diambil, tampaknya mereka berniat untuk memberi tekanan pada Washington.

Pada Jumat (30/4/2021) sebelumnya, pemerintahan Biden mengumumkan telah menyelesaikan tinjauan kebijakannya pada rezim Korut dan mengungkapkan gambaran umum tentang pendekatannya untuk memaksa Pyongyang menyerahkan persenjataan nuklirnya.
"Kebijakan kami tidak akan fokus pada pencapaian kesepakatan besar, juga tidak akan bergantung pada kesabaran strategis," kata sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki, mengisyaratkan pergeseran dari pendekatan "tawar-menawar besar" Trump dan "kesabaran strategis" Obama.

Sebaliknya, AS akan mengejar "pendekatan praktis dan terkalibrasi yang terbuka untuk dan akan mengeksplorasi diplomasi" dengan Korut, sambil membuat kemajuan yang meningkatkan keamanan AS, sekutunya, dan pasukan yang dikerahkan.
Sementara rincian kebijakan masih belum jelas, Psaki menekankan bahwa tujuan pemerintah tetap denuklirisasi lengkap Semenanjung Korea, mencatat bahwa empat administrasi terakhir tidak dapat membuat Pyongyang menyerahkan persenjataan nuklirnya.
Di kesempatan yang sama, Korut juga mengutuk Korsel. Itu karena negeri serumpunnya itu gagal menghentikan aktivis meluncurkan selebaran anti-Pyongyang melintasi perbatasan.

https://www.cnbcindonesia.com/news/2...t-serang-biden