Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah China yang dipimpin Presiden Xi Jinping kembali menyatakan kekecewaannya terhadap pemerintah Inggris. Hal ini berkaitan dengan keputusan parlemen Negeri Elizabeth itu untuk memasukan perlakuan Beijing ke minoritas Uighur di Xinjiang merupakan genosida.
Melalui salah seorang juru bicara Partai Komunis wilayah otonomi Xinjiang, China menyebut tuduhan genosida "berlawanan dengan fakta" yang terjadi di lapangan.
"Mosi yang diadopsi oleh pihak Inggris sama sekali tidak berdasar," kata Xu Guixiang, wakil direktur jenderal departemen publisitas Partai Komunis di Xinjiang, pada hari Jumat (23/4/2021) sebagaimana dilaporkan Channel News Asia.

"Keputusan itu dibuat berdasarkan pernyataan beberapa politisi, beberapa yang disebut lembaga akademis, beberapa yang disebut ahli dan cendekiawan, dan beberapa yang disebut saksi."

Sebelumnya pihak Inggris memang beberapa kali diketahui sangat vokal dalam mengangkat permasalahan di wilayah mayoritas Islam itu. Sebelumnya Beijing juga memberikan sanksi kepada entitas empat dan sembilan individu. Termasuk anggota seperti mantan pemimpin Partai Konservatif Iain Duncan Smith dan Komisi HAM Partai Konservatif. Mereka disanksi karena peran besarnya dalam mendorong sanksi tambahan terhadap Negeri Tirai Bambu.
Selain itu, China juga memblokir operasi Media milik Pemerintah Inggris BBC yang dianggap mengangkat beberapa kebohongan berkaitan dengan kamp konsentrasi yang didirikan di wilayah itu.

Dalam beberapa tahun terakhir, diperkirakan 1 juta orang atau lebih telah dikurung di kamp-kamp di Xinjiang, menurut pemerintah dan peneliti asing. Sebagian besar adalah orang Uighur, kelompok etnis yang sebagian besar Muslim.
Pihak berwenang telah dituduh melakukan kerja paksa, pengendalian kelahiran paksa sistematis dan penyiksaan.
Pemerintah China dengan tegas menolak tuduhan tersebut. Ini telah menandai kamp-kamp, yang dikatakan sekarang ditutup, sebagai pusat pelatihan kejuruan untuk mengajar bahasa China, keterampilan kerja dan hukum untuk mendukung pembangunan ekonomi dan memerangi ekstremisme.

https://www.cnbcindonesia.com/news/2...napa-lagi-nih-