Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Senin (22/6/2020) (Foto: Humas Kementerian Hukum dan HAM)

Pantau.com - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) secara resmi menolak Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, dengan Ketua Umum Moeldoko.

"Dengan demikian pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan KLB Deli Serdang 5 Maret 2021 ditolak," ujar Menkumham Yasonna Laoly dalam konferensi pers online yang didampingi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Rabu (31/3/2021).

Baca juga: Moeldoko Bakal Tertibkan Internal Partai Demokrat

Yasonna mengungkapkan, penolakan terhadap Partai Demokrat hasil KLB itu karena ,asih terdapat beberapa kelengkapan yang belum terpenuhi. Di antaranya, belum ada DPD, DPC, serta tidak disertai dari ketua DPD maupun DPC.

Dengan keputusan ini, maka pemerintah tetap menganggap kepengurusan Demokrat di bawah Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai yang sah.

Sebelumnya, pengurus KLB menyerahkan dokumen hasil pertemuan di Sibolangit ke Kemenkumham pada Senin (15/3).

Baca juga: Demokrat KLB Tuding SBY Otoritarian dan 'Keluargais'

Yasonna Laoly pada 17 Maret membenarkan penyerahan itu dan mengatakan Kemkumham meminta pengurus KLB melengkapi beberapa dokumen sebelum diserahkan kembali ke kementerian, khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU).

Juru Bicara Partai Demokrat versi KLB Muhammad Rahmad mengatakan pihaknya yakin pemerintah akan bekerja profesional dan memperhatikan pendapat dari para pakar hukum.

“Kemenkumham meminta dokumen hasil KLB Deli Serdang Partai Demokrat untuk dilengkapi atau disempurnakan adalah bukti bahwa pemerintah bekerja sunguh-sungguh dan serius sesuai perintah Undang-Undang,” kata Rahmad melalui pesan tertulisnya di Jakarta, Selasa (23/3).


Sumber: https://www.pantau.com/topic/nasiona...etum-yang-sah