Aktivitas bongkar muat beras impor asal Vietnam di atas kapal di Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi Jawa Timur, Jumat (23/2). Sebanyak 20 ribu ton beras impor dalam kemasan bag cargo itu, akan didistribusikan ke wilayah Indonesia bagian timur seperti NTB dan NTT. ANTARA FOTO/Budi Candra Setya/aww/18.(BUDI CANDRA SETYA)

Berita terakhir, Rabu (24/3/2021), lembaga pengawas pelayanan publik Ombudsman mencium adanya potensi maladministrasi di dalam mekanisme keputusan pengadaan tersebut.

Hal itu sesuai pernyataan anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menyebutkan, “Ombudsman mencermati adanya potensi maladministrasi terkait mekanisme keputusan impor beras, jadi terkait keputusan impor beras ini kami mencermati potensi adanya maladministrasi.”

Sebelumnya beberapa kepala daerah secara terbuka menolak impor beras tersebut, di antaranya:

1. Bupati Blora Arief Rohman yang mementingkan penyerapan gabah lokal.

2. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang mempertanyakan alasan impor beras.

3. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan bahwa hasil gabah Jabar melimpah.

4. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie yang melarang beras impor masuk ke wilayahnya.

5. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyatakan tidak memerlukannya, karena daerahnya surplus beras.

Sedangkan pihak lain yang diketahui menolak adalah: Susi Pudjiastuti (mantan menteri KKP), Giring Ganesha (Plt Ketua Umum PSI), dan Hasto Kristiyanto (Sekjen DPP PDIP).

Pada saat ini total stok beras mencapai 6 juta ton, ditambah produksi menjelang panen raya, diperkirakan mencukupi kebutuhan dalam negeri. Terinformasi, stok beras saat ini adalah penjumlahan dari:

- Stok di Bulog sebanyak lebih dari 800 ribu ton.

- Stok di penggilingan padi 1 juta ton.

- Persediaan di lumbung pangan masyarakat 6,3 juta ton.

- Beredar di pasar induk Cipinang 30,6 ribu ton.

- Tersimpan di horeka (hotel, restoran, dan kafe) 262 ribu ton dan di rumah tangga 3,2 juta ton.

Jadi wajar jika Ombudsman mencium adanya potensi maladministrasi di dalam mekanisme pengambilan keputusan impor beras. Untuk itu Yeka Hendra Fatika meminta agar berbagai pihak terkait agar menunda impor sampai dengan awal bulan Mei 2021.

Sejatinya, polemik tersebut tidak bakal mengemuka dan menimbulkan penolakan yang meluas, bila pemerintah menyampaikan komunikasi politik yang lebih intensif kepada masyarakat.



Sumber rujukan: CNBC Indonesiadan diolah dari berbagai sumber