JAKARTA - Warga korban banjir Jakarta di Cilandak Barat meminta DPRD DKI mendukung langkah PSI untuk menggolkan interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan .

Hal ini disampaikan Bison Winarno (44), warga RT 10/01 Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan. Menurut dia, kawasannya sudah tidak mengalami banjir sejak tahun 2007, namun banjir tahun ini berbeda.

"Kita dukung interpelasi ke Pak Anies karena tempatku dari 2007-an sudah ada tanggul tiga meter dan enggak pernah naik. Kemarin itu permukaan sampai naik. Bahkan, warga sudah tambah lagi karena darurat, pakai karung dua tumpukan setinggi 55-60 centimeter," ujarnya, Jumat (26/2/2021).

Dia mengungkapkan lingkungan rumahnya terbilang cukup aman. Bahkan, saat banjir tahun 2020 dia bisa bernapas lega lantaran kawasannya tidak terendam banjir.

"Tahun baru 2020 kita enggak ada masalah. Nah, daerah selatan kita Pondok Labu udah banjir. Kalau sampai di kawasan kita masuk berarti tempat lain lebih dalem," ucapnya.

Dia mendesak partai-partai yang ada di DPRD DKI ikut mendukung upaya PSI mengajukan hak interpelasi kepada Anies. Harapannya permasalahan banjir tidak kembali terjadi di ibu kota.

"Tolong jangan cuma kampanye dekat sama warga. Giliran warga kesulitan mereka menjauh. Kita enggak main-main. Korban banjir itu tidak semuanya kaya. Tapi, akhirnya kalau sudah begini kita harus kredit buat ganti ini itu," ujar Bison.

"Kan banyak juga anggota dewan dari wilayah kita. Tolong lah dukung rekan mereka, jangan cuma beda fraksi atau partai lalu enggak saling dukung. Rakyat terutama warga di Cilandak dan dia (anggota dewan) tahu kondisinya," sambungnya.

Sementara, PSI mengkritisi ketidakjelasan masterplan penanggulangan banjir, ketidakseriusan pembebasan lahan normalisasi, dan kebingungan kosakata serta mandeknya normalisasi maupun naturalisasi sungai yang tidak ada kemajuan sama sekali. Padahal, Anies telah menjabat selama 3,5 tahun, namun justru mendorong revisi RPJMD untuk menghapus normalisasi dari RPJMD.

Pemprov DKI yang dikomandoi Anies juga dianggap lamban melakukan pembebasan lahan yang bertujuan normalisasi sungai. Ini juga penyebab utama terhambatnya upaya Kementerian PUPR melakukan pekerjaan konstruksi di lapangan.

"Saat itu, Pemprov DKI tidak bersedia mencairkan anggaran normalisasi dengan alasan defisit. Tapi di Desember 2019 dan Februari 2020 Gubernur malah mencairkan anggaran commitment fee Formula E sebesar Rp560 miliar. Bertahun-tahun anggaran banjir tidak menjadi prioritas sama sekali," ungkap Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Justin Untayana.

Dia menyoroti tidak adanya solusi dari Anies justru mantan Mendikbud itu dianggap hanya membicarakan tentang penyebab banjir dan evakuasi korban banjir. Seperti saat menjelaskan penyebab banjir di Kemang, Jakarta Selatan karena Kali Krukut yang meluap.

"Saat terjadi banjir di Kemang pada tahun 2016, Dinas Sumber Daya Air dan Dinas Cipta Karya telah mendata ratusan bangunan di Kemang yang akan ditertibkan untuk melebarkan Kali Krukut menjadi 20 meter. Tapi, rencana ini berhenti di pemerintahan Anies Baswedan," ucap Justin.

SUMUR: SINDO