Jakarta, CNBC Indonesia - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon, Myanmar digeruduk para demonstran anti kudeta. Ini terungkap dalam sebuah posting seorang jurnalis lokal Hnin Zaw di Twitter, yang mempublikasikan sebuah foto bagaimana para demonstran berunjuk rasa di depan KBRI.


Mereka memprotes sikap Indonesia yang diklaim mendukung junta militer. Laporan awal muncul dalam pemberitaan Reuters, Senin (22/2/2021) di mana RI disebut sedang melobi beberapa negara ASEAN untuk mendukung pemilu ulang yang akan dilakukan militer pasca kudeta.

"Protes telah muncul di Kedutaan #Indonesia di Yangon pagi ini menyusul kampanye negara itu kepada anggota ASEAN lainnya untuk mendukung pemilu yang ingin diadakan oleh pihak militer yang illegal," berikut isi cuitan itu dikutip CNBC Indonesia, Selasa (23/2/2021).

Dalam aksi itu pendemo membawa foto pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan juga beberapa poster yang bertuliskan perlawanan kepada pemilu militer.

"Kami tidak butuh pemilu baru!" seru demonstran. "Kami ingin pemerintah yang telah kami pilih untuk KEMBALI. Hormati suara kami!" tulis salah satu slogan lain.

Berkaitan dengan hal ini, CNBC Indonesia masih mencoba untuk menghubungi pihak KBRI Yangon untuk memberikan klarifikasi terkait.

Kudeta yang terjadi di Myanmar dimulai pada 1 Februari lalu. Kudeta ini diawali oleh penahanan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi bersamaPresiden Win Myint dan para pemimpin lainnya oleh kelompok militer.

Penahanan yang berujung kudeta itu dilakukan setelah berhari-hari ketegangan meningkat antara pemerintah sipil dan junta militer. Partai Liga Nasional Untuk Demokrasi (NLD) besutan Suu Kyimeraih kemenangan gemilang dalam pemilu 8 November lalu.

Pemilihan ini dianggap dianggap sebagai bebas dan adil oleh pengamat internasional sejak berakhirnya kekuasaan militer langsung pada tahun 2011. Namun kelompok militer menilai terjadi kecurangan pemilih yang meluas meski sudah dibantah oleh komisi pemilihan.

Pemimpin tertinggi Tatmadaw Jenderal Senior Min Aung Hlaing bersikeras bahwa kudeta militer adalah langkah yang dibenarkan. Ia masih berdalih pemilu yang dilakukan November itu curang sehingga harus diadakan kembali. Dalam melaksanakan pemilu ulang, pihak militer menetapkan status darurat nasional selama setahun kedepan.


https://www.cnbcindonesia.com/news/2...kudeta-myanmar