JENEWA - Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB memintajunta militer Myanmar untuk membebaskan Aung San Suu Kyi dan pejabat lainnya. Mereka juga meminta junta militer Myanmar untuk menahan diri menggunakan kekerasan terhadap demonstran yang memprotes kudeta militer.

Forum Jenewa yang beranggotakan 47 orang mengadopsi resolusi yang dibawa oleh Inggris dan Uni Eropa (UE) dengan suara bulat tanpa pemungutan suara, meskipun Rusia dan China kemudian mengatakan bahwa mereka "memisahkan" diri mereka dari konsensus.

Inggris dan UE menyerukan pembebasan pemimpin Myanmar yang digulingkan Aung San Suu Kyi, dan agar pengawas PBB diizinkan untuk berkunjung.

“Dengan resolusi ini kami ingin mengirimkan sinyal yang kuat kepada rakyat Myanmar: perlindungan hak asasi mereka penting bagi kami,” kata Duta Besar Austria Elisabeth Tichy-Fisslberger atas nama UE seperti dikutip dari Al Jazeera, Sabtu (13/2/2021).

Resolusi itu diadopsi setelah penyelidik HAM PBB untuk Myanmar mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mempertimbangkan menjatuhkan sanksi hukuman, embargo senjata dan larangan perjalanan sebagai respon atas kudeta.

Pelapor khusus PBB, Thomas Andrews mengatakan, ada laporan yang berkembang dan bukti foto bahwa pasukan keamanan Myanmar telah menggunakan peluru tajam terhadap pengunjuk rasa sejak merebut kekuasaan hampir dua minggu lalu.

“Resolusi Dewan Keamanan yang menangani situasi serupa telah mengamanatkan sanksi, embargo senjata, dan larangan perjalanan, dan menyerukan tindakan yudisial di Pengadilan Kriminal Internasional atau pengadilan ad hoc,” katanya kepada Dewan HAM PBB .

“Semua opsi ini harus ada di meja,” imbuhnya.

Dalam sepucuk surat yang dibacakan kepada Dewan pada Jumat pagi, sekitar 300 anggota parlemen yang terpilih menyerukan penyelidikan PBB atas "pelanggaran HAM berat" yang mereka katakan telah dilakukan militer sejak kudeta, termasuk penangkapan.

Wakil Kepala Dewan HAM PBB Nada al-Nashif mengecam penahanan para pemimpin sipil terpilih negara itu, termasuk Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint, dan lebih dari 350 lainnya, termasuk pejabat, aktivis, jurnalis, biksu, dan pelajar.

Baca juga: New Zealand Tangguhkan Hubungan dengan Myanmar, Larang Kunjungan Para Jenderal

Pejabat PBB dan diplomat sama-sama menyuarakan peringatan atas serangan terhadap demokrasi di negara itu dan kekerasan terhadap pengunjuk rasa.

“Dunia sedang menyaksikan,” kata al-Nashif.

"Mari kita perjelas: penggunaan senjata mematikan atau tidak mematikan secara sembarangan terhadap pengunjuk rasa damai tidak dapat diterima," tegasnya.

Selain itu, dia menyesalkan, perintah kejam telah dikeluarkan minggu ini untuk mencegah aksi demonstrasi damai dan kebebasan berekspresi.

https://international.sindonews.com/...yi-1613196159/