Wajib ditonton

Mereka ingin membungkam netizen


Terkini.id, Jakarta – Pegiat media sosial, Eko Kuntadhi menanggapi soal pernyataan Dewan Pers yang menyebut kehadiran buzzer membahayakan kebebasan pers.

Eko Kuntadhi lewat cuitannya di Twitter, Rabu 10 Februari 2021, menilai jika netizen menyebar hoaks maka diancam penjara lantaran melanggar UU Pers.

Sementara media, menurut Eko, apabila menyebarkan berita hoaks malah berlindung di balik UU Pers.

“Kalau netizen sebar hoax, UU ITE mengancam hukuman penjara. Kalau media sebar hoax, mereka berlindung di balik UU Pers. Paling arbitrase di Dewan Pers. Aman,” cuit Eko Kuntadhi.

Eko pun menilai pernyataan Dewan Pers yang meminta buzzer ditertibkan sama saja dengan membungkam netizen.

“Sekarang mereka minta netizen dibungkam. Karena mereka gak bisa lagi memonopoli informasi untuk keuntungan perusahaan dan afiliasi partainya. Gak siap dengan perubahan! Kenyataannya kini mereka media mainstream menjadi buzzer di medsos ambil alih job nya netizen, dengan klikbait hoaks dan menyudutkan pemerintah tanpa kena UU ITE karena dilindungi UU pers, ” tegasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menekankan mengenai pentingnya kritik dan saran bagi pemerintah.

Meski begitu, buzzer kerap menyerang para pengkritik pemerintah, termasuk salah satunya pers.


https://makassar.terkini.id/eko-kunt...balik-uu-pers/

Bgsat emang media2 mainstream sekarang kayak tvone punya pengusaha aburizal bakrie pake media untuk berpolitik untuk kepentingan bisnisnya.
Suryapaloh dengan metrotv yg kini pembela wan baik, trans tv dengan pemilik sahamnya si sby demokrat. Dan lain lain..gua yakin media2 ini dibayar asing untuk propaganda sjw dsb contohnya media cnnindonesia anak buah cnn.com terutama tempo media yg dipimpin kadrun.

Whatever lah drun mau jungkir balik luw, Pilpres 2024 yang nguasai politik itu tetap pdip/golkar /gerindra, dki dipimpin risma pilkada 2024.