Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Jodi Mahardi mengatakan, dua juta data Covid-19 yang belum direkap adalah kasus negatif yang belum dilaporkan, bukan kasus positif yang ditutup-tutupi.

Hal tersebut disampaikan Jodi untuk meluruskan pernyataan Menko Maritim dan Investasi sekaligus Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut Pandjaitan soal 2 juta data Covid-19 yang belum masuk dalam rekap pemerintah.

"Sebenarnya bukan 2 juta kasus positif yang belum masuk, tetapi, ada banyak hasil tes negatif yang tertunda untuk dilaporkan oleh laboratorium. Data yang diutamakan oleh tenaga kesehatan pelaporan kasus positif karena butuh penanganan cepat. Mereka di daerah kekurangan SDM untuk melaporkan yang hasilnya negatif karena butuh waktu hasil uji PCR," kata Jodi dalam keterangan tertulis, Sabtu (6/2/2021).

Baca juga: 2 Juta Data Covid-19 yang Negatif Belum Terlaporkan, Kemenkes: Mulai Disinkronkan

Jodi juga meluruskan pernyataan Luhut yang menyebutkan 2 juta data tersebut akan berpengaruh pada positivity rate atau perbandingan antara jumlah kasus positif Covid-19 dengan jumlah tes yang dilakukan.

Jodi mengatakan, pengaruh yang dimaksud adalah, dengan 2 juta data tersebut, angka positivity rate akan menurun, bukan meningkat.

"Jadi ketika data tersebut nanti sudah terintegrasi dan dimasukkan, angka positivity rate juga akan turun karena memang banyak data kasus negatif yang tertunda untuk dilaporkan sebelumnya," ujarnya.


Oleh sebab itu, ia menegaskan, tidak ada kasus positif yang ditutupi dan lonjakan kasus Covid-19 juga dinilai tidak akan terjadi.

Jodi mengatakan, integrasi data memang menjadi pekerjaan rumah bersama dalam penanganan Covid-19.

Ia mengatakan integrasi data masih menjadi masalah dalam penanganan Covid-19. Sejak awal, Luhut pun fokus pada integrasi sistem manajemen yang baik, sehingga data yang disampaikan bisa faktual dan nyata.

Jodi menambahkan Luhut pun terus mendorong perwujudan big data kesehatan yang menampung dan mengintegrasikan berbagai sumber data kesehatan, seperti rekam medis elektronik, BPJS Kesehatan, vaksin, dan lain sebagainya, terlebih di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini.

"Memang ini menjadi pekerjaan rumah bersama. Tapi, Luhut melihat pandemi ini sebagai momentum yang tepat bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem database kita, bukan hanya di bidang kesehatan, tapi lainnya juga. Supaya ke depan kita bisa punya sistem manajemen data yang baik," ujarnya.

Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, ada hampir dua juta data terkait Covid-19 yang belum masuk ke dalam sistem rekap data pemerintah.

Luhut Binsar Pandjaitan terus mendorong adanya integrasi data kasus dalam penanganan pandemi Covid-19.

Menurut Luhut, pemerintah memiliki tugas untuk menyelesaikan persoalan data kasus Covid-19 antara pusat dan daerah yang belum sepenuhnya terintegrasi.

Dikutip dari pemberitaan Kontan.co.id, Jumat (5/2/2021), Luhut menyebut kondisi ini berpotensi mempengaruhi positivity rate Covid-19 di Indonesia.

"Saya laporkan juga, ada hampir dua juta data atau mungkin lebih, itu yang belum di-entry. Itu akan berpengaruh pada positivity rate," ucap Luhut saat rapat dengan Wamenkes Dante Saksono, ahli kesehatan, dan epidemiolog secara virtual Kamis (4/2/2021).


Sumber netralnews.com