Reporter: Andrian Pratama Taher21 Januari 2021

Warga menggunakan sepeda melintas di dekat puing-puing rumah akibat banjir bandang di Desa Waki, Kecamatan Batu Benawa,Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, Rabu (20/1/2021). ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/foc.

tirto.id- Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor menebar ancaman kepada warga agar berhenti menyebarkan narasi di media sosial terkait bencana banjir.

Semula warganet geram lantaran banjir Kalsel tak kunjung surut dan pemerintah seolah abai. Padahal banjir meluas dan merendam lebih dari 24 ribu rumah di lima daerah sekitar ibukota provinsi. Mereka lantas mengunggah foto hingga video kondisi banjir disertai kritik atas kinerja gubernur.

Kritik tersebut justru dijawab oleh Sahbirin dengan ancaman pidana. Ia disebut akan menempuh jalur hukum setelah penanganan banjir selesai. Somasinya beredar di media sosial pada 17 Januari 2021 berisi permintaan kepada warga untuk mengakhiri tudingan berbau fitnah kepada Sahbirin.

Padahal reaksi warganet sepekan lalu telah diperhatikan oleh pemerintah pusat. Presiden Joko Widodo datang ke Kalsel pada Senin (18/1/2021).

Terkait somasi kepada warga, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Sahbirin menganulirnya. Koalisi masyarkat sipil menilai dia cukup fokus penanganan bencana dan tak mengkriminalisasi warga dengan UU ITE.

“Somasi yang dikeluarkan oleh tim kuasa hukum Sahbirin agar dicabut dan menginformasikan hal tersebut kepada publik,” begitu tuntutan Koalisi Masyarakat Sipil beranggotakan 15 organisasi sipil seperti dikutip, Rabu (20/1/2021).

Banjir parah melanda Kalimantan Selatan sepanjang bulan Januari ini seharusnya jadi perhatian serius, begitu kata koalisi. Penyebabnya multifaktor. Dari curah hujan tinggi hingga perubahan tata ruang karena pembukaan lahan untuk perkebunan sawit dan tambang batu bara.

Wahli Kalsel menilai 50 persen dari 3,7 juta hektare luas Kalimantan Selatan sudah dikapling sawit dan tambang. Rinciannya 33 persen lahan Kalsel diizinkan untuk perkebunan sawit dan 17 persen untuk Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hak Tanaman Industri (HTI). Perubahan fungsi lahan tersebut dinilai berkontribusi besar terhadap banjir Kalimantan Selatan saat ini.

Menolak Dipindah Paksa

Bencana juga terjadi di daerah lain. Gempa di Provinsi Sulawesi Barat terpusat di Mamuju dan Majene pada 15 Januari lalu meluluhlantakkan Rumah warga, rumah sakit hingga kantor Gubernur Sulawesi Barat rusak parah. Dampaknya, korban jiwa berjatuhan, lebih dari 80 orang dan belasan ribu orang mengungsi.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menyebut wilayah Mamuju dan Majene rawan gempa. Pada 1969 pernah terjadi gempa besar di Majene yang memicu tsunami. Gempa pada bulan ini tidak menimbulkan tsunami meski warga di pesisir diingatkan menjauh bila terjadi gempa lagi.

Setelah beberapa hari dilanda gempa, Presiden Joko Widodo berkunjung ke Mamuju berselang sehari usai ke Kalimantan Selatan. Dalam kunjungan, Jokowi menengok tenda pengungsian di Stadion Manakarra, Mamuju. Beberapa jam sebelumnya, terjadi penolakan warga untuk pindah ke stadion.



Warga terdampak gempa mengungsi dengan tenda terpal di tanah lapang berada di pinggir jalan untuk menghindari bangunan tinggi. Mereka justru diminta untuk membongkar tenda oleh personel TNI karena Jokowi akan datang. Tindakan aparat memicu protes.

Sebuah video berdurasi 2 menit 17 detik menggambarkan penolakan warga untuk membongkar tenda yang ditempati dan pindah ke stadion. Warga sempat adu mulut dengan personel TNI yang meminta mereka pindah. Salah seorang pengungsi yang terekam protes menolak dipindah paksa “hanya karena Jokowi”.

Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono membantah ada paksaan kepada pengungsi. Pemindahan dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan bagi masyarakat. "Tentunya wilayah dan tim penanggulangan pasti memberi yang terbaik untuk masyarakat," kata Heru saat dikonfirmasi, Rabu (20/1/2021).

Heru menyebut, tujuan pindah ke stadion agar warga terdampak mudah terlayani karena di sana ada dapur umum, tim medis dan tenda layak. Kehadiran fasilitas tersebut bisa membuat masyarakat mudah menerima bantuan obat-obatan maupun pemeriksaan kesehatan. “Agar pelayanan lebih mudah dan terpadu. Intinya untuk masyarakat agar terlayani semuanya," ujar Heru.

Reporter: Andrian Pratama Taher Penulis: Zakki Amali Editor: Rio Apinino