LaporCovid-19 dan Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) memperingatkan gentingnya kondisi layanan kesehatan di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa akibat lonjakan kasus COVID-19 yang tidak terkendali.

Keduanya menilai bahwa lonjakan infeksi virus corona membuat rumah sakit (RS) tidak mampu menampung pasien. Hal ini berpengaruh pada keselamatan masyarakat karena terhambatnya upaya penanganan segera, baik pasien COVID-19 maupun penyakit non-COVID-19.

LaporCovid19 melaporkan bahwa sejak akhir Desember 2020 hingga Januari 2021, terdapat 23 kasus laporan pasien yang ditolak rumah sakit karena penuh, pasien meninggal di perjalanan, serta meninggal di rumah karena ditolak rumah sakit.

Mereka mencontohkan adanya laporan dari anggota keluarga seorang pasien di Depok yang pada 3 Januari 2021 meninggal di taksi daring usai ditolak 10 RS rujukan COVID-19. Laporan pun datang dari Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

"Tanda-tanda kolaps layanan kesehatan sebenarnya sudah terindikasi sejak bulan September 2020, yang kemudian mereda pada periode pemberlakuan PSBB di Jakarta," kata Tri Maharani, relawan tim BantuWargaLaporCovid-19 dalam siaran pers yang diterima Health Liputan6.com pada Jumat (15/1/2021).

"Menjelang pertengahan November 2020, saat pelaksanaan pilkada serentak dan libur Nataru, memperburuk ketidakmampuan RS menampung pasien," Maharani menambahkan.

Dorong Pemerintah Lakukan Langkah Drastis
LaporCovid19 juga menemukan sistem rujuk antar fasilitas kesehatan tidak berjalan dengan baik dan sistem informasi kapasitas Rumah Sakit tidak berfungsi. Banyak warga yang memerlukan penanganan kedaruratan kesehatan akibat COVID-19 tidak tahu harus ke mana.

Kondisi ini diperparah dengan permasalahan sistem kesehatan yang belum diatasi seperti keterbatasan kapasitas tempat tidur, minimnya perlindungan tenaga kesehatan dan tidak tersedianya sistem informasi kesehatan yang diperbarui secara real-time.

Olivia Herlinda, Direktur Kebijakan CISDI pun mendorong pemerintah melakukan langkah-langkah drastis agar layanan kesehatan nasional tidak runtuh.

"Ketidakmampuan pembuat kebijakan dalam membangun strategi maupun melaksanakan praktik komunikasi yang transparan dan akuntabel menyebabkan gagalnya masyarakat sepenuhnya menyadari kegawatan situasi pandemi ini," ujarnya.

"Hal ini menyebabkan upaya pemerintah menambah kapasitas tempat tidur dan tenaga kesehatan tidak akan pernah mencukupi kebutuhan layanan kesehatan di tingkat rujukan, untuk menampung jumlah pasien dalam kondisi sedang hingga berat dan kritis," ujarnya.

Tak Punya Waktu