Jakarta - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menerima suntikan vaksin COVID-19 di depan kamera TV pada hari Kamis (14/1/2021). Ini merupakan sebuah langkah, yang menurut juru bicara Partai AK (Adalet ve Kalkınma Partisi) bertujuan untuk mengurangi keraguan publik tentang keefektifan vaksin.

Dilansir Reuters, Jumat (15/1/2021) Turki mulai memberikan suntikan yang dikembangkan oleh Sinovac China kepada petugas kesehatan pada hari Kamis (14/1). Turki telah meluncurkan program vaksinasi nasional terhadap penyakit yang telah menewaskan lebih dari 23.000 orang di negara itu. Sejauh ini negara tersebut telah memvaksinasi lebih dari 250.000 petugas kesehatan.

Erdogan menerima dosis vaksin pertamanya di Rumah Sakit Kota Ankara. Dia tiba bersama Menteri Kesehatan Fahrettin Koca, yang menerima vaksin pertama di Turki sehari sebelumnya.

Dilansir Reuters, Jumat (15/1/2021) Turki mulai memberikan suntikan yang dikembangkan oleh Sinovac China kepada petugas kesehatan pada hari Kamis (14/1). Turki telah meluncurkan program vaksinasi nasional terhadap penyakit yang telah menewaskan lebih dari 23.000 orang di negara itu. Sejauh ini negara tersebut telah memvaksinasi lebih dari 250.000 petugas kesehatan.

Erdogan menerima dosis vaksin pertamanya di Rumah Sakit Kota Ankara. Dia tiba bersama Menteri Kesehatan Fahrettin Koca, yang menerima vaksin pertama di Turki sehari sebelumnya.

Berbicara kepada wartawan di luar rumah sakit, Erdogan mengatakan dia dan anggota senior Partai AK semua divaksinasi, dan mendesak para politisi lain untuk mendukung vaksin tersebut.

Malaysia Ada Kemungkinan Tak Jadi Gunakan Vaksin Sinovac

Otoritas Malaysia menyatakan ada kemungkinan untuk tidak jadi melakukan pengadaan vaksin virus Corona (COVID-19) buatan Sinovac. Hal ini bisa terjadi jika pemerintah Malaysia tidak puas dengan keamanan dan kemanjuran vaksin buatan China tersebut.

Seperti dilansir media lokal Malaysia, The Star, Jumat (15/1/2021), Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Malaysia, Khairy Jamaluddin, dalam pernyataannya menuturkan bahwa pengadaan vaksin apapun harus mendapat persetujuan Badan Regulasi Farmasi Nasional (NPRA).

"Jika kami tidak puas dengan keamanan dan kemanjurannya, kami tidak akan melanjutkan pengadaan," tegas Khairy dalam pernyataan via Twitter pada Rabu (13/1) waktu setempat.

"Data klinis terbaru untuk Sinovac baru saja dirilis. Kami akan meninjau datanya dan memutuskan," imbuhnya.

https://news.detik.com/internasional...ospopular_list