Wacana pemakzulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terus bergaung di Kongres setelah massa pendukung presiden menyerbu Gedung Capitol Hill, Washington D.C, pada 6 Januari lalu.

Sejumlah pihak mendesak Wakil Presiden Mike Pence menggunakan Amandemen ke-25 untuk memberhentikan Trump. Namun Pence menolak.

Meski Pence menolak mencopot Trump dengan mengeluarkan Amandemen ke-25, Dewan Perwakilan AS ngotot meloloskan undang-undang pemakzulan Trump yang saat ini akan disidangkan lagi di Senat.

Proses pemakzulan digulirkan saat masa jabatan Trump hanya tinggal menghitung hari sebelum presiden terpilih, Joe Biden, dilantik menjadi Presiden AS ke-46 pada 20 Januari. Sejumlah pihak menganggap upaya pemakzulan Trump akan sia-sia.

Namun, proses tersebut dinilai penting dilakukan demi menyelamatkan wajah Negeri Paman Sam.

Dosen Hubungan Internasional Universitas Padjajaran, Teuku Rezasyah, menganggap upaya DPR AS melanjutkan pencopotan Trump untuk menyelamatkan Amerika.

"Karena Kongres sadar bahwa meski tinggal enam hari lagi (jabatan Trump), banyak hal yang bisa dilakukan Trump yang akan semakin merugikan dan mempermalukan AS ke depannya," kata Rezasyah saat dihubungi CNNIndonesia.com pada Kamis (14/1).

Rezasyah menuturkan Trump bisa saja membuat pernyataan sembarangan yang dapat semakin mempermalukan AS, menyulut konflik horizontal di dalam negeri, hingga mengkritik negara lain yang bisa berdampak terhadap politik luar negeri dalam jangka panjang.

Sebagai contoh, Rezasyah menekankan soal kerusuhan di Capitol Hill. Menurutnya, sedikit atau banyak, kerusuhan yang menyebabkan lima orang tewas itu dipicu oleh klaim tanpa dasar Trump yang berulang kali terkait hasil pemilihan umum yang curang.

"Masyarakat menilai Trump terkesan mendiamkan kerusuhan di Capitol Hill. Dia juga tidak tulus mengatakan akan melakukan transisi kepemimpinan yang damai. Trump bisa melakukan hal yang lebih dari ini jika tidak dikendalikan. Dan pemakzulan adalah satu-satunya cara (untuk mengendalikannya)," kata Rezasyah.

Rezasyah melihat upaya pemakzulan Trump bagaikan tanggung jawab Kongres di tengah krisis kepemimpinan AS saat ini.

Kata dia, walaupun tinggal tersisa enam hari lagi, pemakzulan Trump bisa menjadi simbol bahwa demokrasi AS masih unggul dan bisa dipertanggungjawabkan.

"Dunia sekarang menganggap AS bukan contoh demokrasi yang baik. Selama kepemimpinan Trump ini terlihat sekali. Banyak konflik horizontal, konflik antara partai, dan konflik AS dengan negara lain," kata Rezasyah.

Senada dengan Rezasyah, Ilmuwan Politik dari Barnard College yang berafiliasi dengan Universitas Columbia, Sheri Berman, mengatakan upaya pemakzulan Trump juga bentuk pertanggungjawaban kaum legislatif dan eksekutif AS terhadap konstitusi negara.

"Ini (upaya pemakzulan) ibarat simbol 'lihat, kami ingin menjelaskan bahwa tidak ada yang kebal hukum'," kata Berman seperti dikutip dari Deutsche Welle.

"Presiden menghasut pemberontakan, menghasut, kekerasan, dan karenanya penting bagi demokrasi dengan aturan hukum untuk meminta pertanggungjawabannya (Trump)," ucap dia.

Selain Amandemen ke-25 tentang pencopotan presiden, Breman juga menekankan pentingnya Kongres memakzulkan Trump dengan dakwaan Amandemen ke-14 yang selama ini diungkit DPR AS.

Dalam konstitusi AS, seorang presiden mampu menjabat dua periode. Tetapi, dua periode itu tidak harus berturut-turut.

Jika Trump dimakzulkan dengan Amandemen ke-25, politikus Partai Republik itu bisa menjabat lagi sebagai presiden di masa depan.

"Seandainya dia divonis di Senat, ide utamanya adalah melarangnya (Trump) menjabat sebagai presiden lagi," kata Breman.

Ujian Kesetiaan Partai Republik

Trump menjadi presiden pertama AS yang berupaya dimakzulkan sebanyak dua kali. Upaya pemakzulan Trump pertama yakni pada akhir 2019 lalu.

Namun, upaya pemakzulan Trump saat itu digagalkan Senat yang mayoritas diduduki politikus Partai Republik.

Menurut Rezasyah, upaya pemakzulan Trump kali ini menjadi ujian tersendiri bagi partai Republik. "Akan kah mereka (Partai Republik) tetap setia kepada partai, Trump, atau bangsa?" kata Rezasyah.

Rezasyah mengatakan keputusan Senat soal pemakzulan Trump akan berdampak pada nama baik Partai Republik ke depannya di mata masyarakat AS.

"Jika mereka (Partai Republik) tidak menunjukkan sikap tegas dalam hal ini (pemakzulan Trump), ini akan menjadi preseden buruk bagi partai karena masyarakat akan melihat Partai Republik terkesan lebih loyal kepada partai dari pada bangsa," ujar Rezasyah.

"Menurut saya (Partai Republik) kali ini akan sadar," katanya menambahkan.