pojokbekasi.com

Menjadi anggota DPRD mungkin harapan bagi sebagian orang. Karena menjadi anggota DPRD mendapatkan banyak fasilitas yang diberikan oleh negara seperti gaji yang besar, tunjangan, serta fasilitas seperti rumah dan kendaraan. Makanya tak heran banyak orang berlomba-lomba menjadi anggota DPRD dan berlomba-lomba merebut hati rakyat.

onlinemetro.id

Sejak tahun 2018, pemerintah mengeluarkan aturan baru dimana kendaraan dinas hanya boleh dipakai oleh pimpinan dan anggota DPRD hanya mendapatkan uang transportasi saja. Oleh karena itu sejak tahun 2018 pemerintah menarik semua kendaraan dinas yang digunakan oleh anggota DPRD. 

tribunnews.com

Tapi sayangnya tak semua anggota DPRD Bekasi mentaati aturan itu, berdasarkan data Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) ada 18 anggota DPRD Bekasi yang belum mengembalikan mobil dinasnya. Padahal 18 anggota DPRD bekasi itu sudah disurati tapi sampai sekarang belum ditanggapi. Terlebih ada anggota DPRD periode 2014-2019 yang juga belum mengembalikan mobil dinasnya.

merdeka.com

Kayak gini kok bisa jadi anggota DPRD? Etikanya buruk, ketaatan pada negara tidak ada tapi kenapa bisa menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah? Gimana daerah yang diurusnya mau maju kalo kelakuan anggota DPRDnya seperti ini? Apalagi yang periode 2014-2019, udah tidak menjabat tapi masih pakai mobil dinas. Sungguh enak uang rakyat.

Bagi masyarakat yang taat bayar pajak tentu kesal melihat berita seperti ini. Kenapa hal seperti ini tampak sepele di mata pemerintah? Harusnya kalau pemerintah bisa bertindak tegas pada rakyat, pemerintah justru harus lebih tegas kepada orang-orang yang mewakilinya. Gimana ceritanya udah hampir 2 tahun tidak menjadi anggota DPRD tapi masih bisa menggunakan mobil dinas? 2 tahun adalah waktu yang lama loh, masa kalah sama debtcollector yang dalam hitungan hari bisa menarik paksa kendaraan-kendaraan yang telat bayar cicilan. Apa perlu bantuan debtcollector untuk menarik mobil-mobil itu?

Jangan salahkan rakyatnya kalau tidak percaya dan tidak taat pada aturan pemerintah bila wakil rakyatnya saja tidak patuh pada aturan yang dibuat pemerintah.

Kalo saya jadi anggota DPRD sih malu, udah pake uang rakyat, enggak dibalikin pula. Mending kalo cuma dapet gaji kecil dan gak ada tunjangan lainnya. Lah ini udah dapet gaji tinggi, dapet tunjangan pula. Kurang apa lagi coba?

Apalagi mereka udah dapet tunjangan transportasinya, kalo belom balikin kendaraan dinasnya ngapain dikasih tunjangan transportasinya sih? sumber: pojok bekasi

sumber: pojok bekasi