Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkomitmen akan meluncurkan dana abadi atau Sovereign Wealth Fund (SWF) bernama Indonesia Investment Authority (INA) pada awal tahun depan. INA ini menjadi Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang akan mengelola dana investasi termasuk infrastruktur.

 "Di awal 2021 kita akan luncurkan SWF Sovereign Wealth Fund yang bernama INA, Indonesia Investment Authority," kata Jokowi saat membuka acara Outlook Perekonomian Indonesia 2021, secara virtual yang disaksikan di Hotel Kempinski, Selasa (22/12/2020).

Jokowi menegaskan, kehadiran SWF ini akan menjadi sumber pembiayaan baru untuk pembangunan Indonesia ke depan, jadi tidak hanya berbasis pinjaman, tapi bisa dalam bentuk penyertaan modal atau saham.

Dampaknya, akan menyehatkan perekonomian Indonesia, perusahaan BUMN-BUMN terutama sektor infrastruktur dan energi.

"Sekarang sudah ada beberapa negara sampaikan ketertarikan antara lain AS, Jepang, UEA, Arab Saudi dan Kanada," jelas Jokowi.

"Dan dalam situasi pandemi seperti ini kita semua harus mampu bergerak cepat, perkuat kerja sama dan sinergi. Saya optimistis kita akan bangkit ekonomi akan pulih kembali normal," kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Berdasarkan dokumen paparan Kementerian BUMN yang diterima CNBC Indonesia, disebutkan bahwa kehadiran Indonesia Investment Authority ini penting bagi Indonesia untuk melakukan terobosan dalam mengundang investasi asing.

"Hal ini lantaran terbatasnya kapasitas pembiayaan pemerintah baik fiskal maupun melalui BUMN untuk membiayai investasi," tulis dokumen Kementerian BUMN, dikutip Jumat (18/12/2020).

"Peningkatan jumlah dan nilai investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja," tulis dokumen tersebut.

Pemerintah juga baru saja menyelesaikan dua peraturan pelaksanaan turunan dari UU Omnibus Law Ciptaker dan satu Keputusan Presiden (Kepres) dalam memayungi pendirian INA ini.

Sebanyak dua regulasi turunan tersebut yakni Peraturan Pemerintah (PP) No. 73 Tahun 2020 tentang Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi dan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi (LPI).

Adapun satu kepres yang juga dirilis yakni Keputusan Presiden Nomor 128/P Tahun 2020 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Dewan Pengawas LPI dari Unsur Profesional.

LPI yang nantinya bernama INA ini merupakan Badan Hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Melalui PP No. 73 Tahun 2020, LPI memperoleh dukungan modal awal sebesar Rp 15 triliun atau setara dengan sekitar US$ 1 miliar.

Pemenuhan modal LPI secara bertahap akan dilakukan hingga mencapai Rp 75 triliun atau setara dengan US$ 5 miliar di tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam PP No. 74 Tahun 2020.


Pemerintah mengungkapkan, terdapat dua negara yang sudah bersedia menanamkan investasi kepada Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Adapun negara tersebut antara lain Jepang melalui Japan Bank for International Cooperation (JBIC) dengan nilai investasi sebesar empat miliar dolar AS atau sekitar Rp 56,4 triliun dan Amerika Serikat melalui International Development Finance Corporation (DFC) senilai dua miliar dolar AS atau sekitar Rp 28 triliun.

Secara keseluruhan total nilai komitmen investasi yang akan dikelola oleh LPI sebesar enam miliar dolar AS atau sekitar Rp 84,6 triliun.


https://www.cnbcindonesia.com/market...ilis-awal-2021

Perlahan mulai bangkit, pendapatan perkapita akan meroket