Jakarta - Presiden Joko Widodo memperingatkan agar masyarakat tak semena-mena melanggar hukum. Pernyataan Jokowi banjir dukungan sejumlah kalangan.

Awalnya Jokowi menanggapi soal peristiwa kasus tewasnya warga sipil di Sigi, termasuk tewasnya 6 laskar FPI di Tol Jakarta Cikampek KM 50. Ia mengingatkan masyarakat untuk tidak semena-mena melanggar hukum. Jokowi menegaskan Indonesia merupakan negara hukum.

"Jadi sudah merupakan kewajiban aparat penegakan hukum untuk menegakkan hukum secara tegas dan adil," ujar Jokowi setelah berolahraga sepeda di Istana Kepresidenan Bogor, Minggu (13/12/2020).

Baca juga:
PKB soal Jokowi Sebut Warga Tak Boleh Semena-mena: Semua Harus Taat Hukum
Maka itu Jokowi meminta masyarakat taat hukum. Aparat penegak hukum diminta tidak mundur untuk menindak para pelanggar. Jokowi mengatakan aparat hukum dilindungi oleh hukum dalam menjalankan tugas.

"Untuk itu, tidak boleh ada warga dari masyarakat yang semena-mena melanggar hukum yang merugikan masyarakat, apalagi membahayakan bangsa dan negara. Dan aparat hukum tidak boleh mundur sedikit pun," jelas dia.

Untuk diketahui, peristiwa tewasnya warga sipil di Desa Lembatongoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, terjadi pada 27 November lalu. Empat orang tewas. Untuk kasus Sigi, Polri merilis 11 foto daftar pencarian orang (DPO) kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng).

Sementara itu, peristiwa tewasnya warga sipil dari kelompok FPI terjadi di daerah Karawang, Jawa Barat, pada 7 Desember lalu. Enam orang tewas.

Baca juga:
Muhammadiyah Setuju Pernyataan Jokowi: Semua Pihak Harus Patuhi Hukum
Polisi telah memeriksa 14 saksi terkait insiden penembakan di Km 50 Tol Jakarta-Cikampek yang mengakibatkan 6 pengikut Habib Rizieq Shihab tewas. Polisi menegaskan semua saksi dilengkapi bukti pendukung.

Sontak pernyataan Jokowi menuai dukungan sejumlah pihak. Berikut dukungan mereka:

PHDI Setuju Pernyataan Jokowi soal Penegakan Hukum yang Tegas dan Adil

Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) sepakat dengan pernyataan Jokowi.

"Kita setuju. Apa yang dibilang presiden yang benar artinya presiden menyatakan itu setelah mengkaji semua hal," ujar Ketua Bidang Hukum dan HAM PHDI Yanto Jaya ketika dihubungi, Minggu (13/12/2020).

Yanto mengatakan ada alasan mengapa Jokowi tidak buru-buru memberikan statemen. Menurutnya, Jokowi bersama timnya pasti menganalisa dari berbagai pihak terkait peristiwa-peristiwa yang terjadi.

Menurut PHDI, Jokowi sudah melakukan yang terbaik. Jokowi juga sudah mengayomi berbagai pihak terkait kasus hilangnya nyawa manusia.

Baca juga:
Jokowi Minta Warga Tak Boleh Semena-mena, NasDem: Jelas dan Proporsional
Komnas HAM Siap Tindak Lanjuti Semua Aduan

Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, merespons positif pernyataan Jokowi. Beka menyebut pihaknya akan menindaklanjuti aduan-aduan yang diterima.

"Kami merespons positif statemen presiden terkait posisi dan peran Komnas HAM. Tentu saja kami akan menindaklanjuti setiap aduan yang masuk sesuai mandat dan kewenangan kami sebagai lembaga negara independen," ujar Beka melalui pesan singkat, Minggu (13/12/2020).

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menyebut pihaknya telah diberi kewenangan secara hukum melalui undang-undang untuk menerima aduan. Kini, yang dibutuhkan Komnas HAM, kata Anam, adalah dukungan presiden.

"Yang dibutuhkan adalah dukungan penuh presiden untuk kerja kerja Komnas HAM termasuk kebijakan penguatan kelembagaan dan support APBN," ujar Anam.

Selain dukungan Presiden, Komnas HAM juga membutuhkan dukungan masyarakat agar kasus tewasnya 6 laskar FPI dan pembantaian satu keluarga di Sigi bisa cepat terungkap.

Baca juga:
Pernyataan Jokowi Soal Warga Tak Boleh Semena-mena, PGI: Negara Ini Punya Hukum
Anam mengatakan saat ini timnya sedang bekerja mengusut kasus pembantaian satu keluarga di Sigi dan tewasnya 6 laskar FPI. Anam menyebut timnya sudah mengecek lokasi terkait pembantaian keluarga di Sigi, Sulteng itu.

Sementara itu, Komnas HAM juga sudah meminta sejumlah keterangan saksi terkait kasus tewasnya 6 laskar FPI di Tol Jakarta-Cikampek KM 50. Beberapa keterangan saksi dan pendalaman di lokasi kejadian sudah didapat.

Ini Tanggapan Pengacara FPI

Pengacara FPI Yanuar Aziz berkomentar terkait pernyataan Jokowi. Aziz menyebut pihaknya meminta dukungan dari pemerintah untuk melindungi rakyatnya dari pelanggaran HAM berat.

"Minta dukungan pemerintah untuk melindungi rakyatnya dari kekejian yang diduga merupakan pelanggaran ham berat di HARI HAM SEDUNIA," tulis Aziz lewat pesan singkat kepada detikcom, Minggu (13/12/2020).

PGI: Negara Ini Punya Hukum

Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) setuju dengan pernyataan Jokowi yang mengatakan warga tak boleh semena-mena melanggar hukum.

"Tentu saja saya setuju dengan Pernyataan Bapak Presiden. Negara ini memiliki hukum dan semua warga wajib mematuhi hukum serta menghormati aparat dalam menegakkan hukum," ujar Ketua Umum PGI Gomar Gultom lewat pesan singkat, Minggu (13/12/2020).

Baca juga:
Komnas HAM soal Pernyataan Jokowi: Kami Akan Tindaklanjuti Setiap Aduan
Meski begitu, kata Gomar, tindakan aparat juga tak boleh semena-mena. Tindakan aparat mesti ada verifikasi secara hukum.

"Aparat diberi otoritas menggunakan kekerasan, karena hukum memberi negara alat pemaksa dalam rupa aparat tersebut," lanjut Gomar.

Sementara masyarakat, kata Gomar, tidak boleh melakukan kekerasan. "Itu main hakim sendiri," ucap Gomar.

Terkait insiden tewasnya 6 laskar Front Pembela Islam (FPI), Gomar menyerahkannya kepada Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Ia sama sekali tidak menghendaki adanya pembunuhan di luar hukum. Namun, ia juga tak mau aparat mati konyol karena tanggung dalam bertindak.

Muhammadiyah: Semua Pihak Harus Patuhi Hukum

Muhammadiyah sepakat dengan pernyataan Jokowi. Menurut Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti semua orang wajib mematuhi hukum.

"Setuju. Semua pihak harus mematuhi hukum, tanpa ada kecuali," ujar Abdul Mu'ti kepada wartawan, Minggu (13/12/2020).

Abdul menilai pernyataan Jokowi bernuansa positif. Ia berharap konflik yang kini terjadi di masyarakat dapat disudahi karena pernyataan itu.

"Pernyataan Presiden itu semoga bisa mengakhiri polemik dan kegaduhan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir," lanjut Abdul.

Baca juga:
Jokowi Ingatkan Masyarakat Tidak Semena-mena Melanggar Hukum
PKB: Semua Harus Taat Pada Hukum

PKB pun sepakat dengan pernyataan Jokowi.

"Saya setuju dengan pernyataan Presiden, kita hidup di negara hukum maka semua harus taat pada hukum. Namun aparat hukum juga mesti bertindak profesional, sesuai hukum prosedur hukum," ujar Waketum PKB Jazilul Fawaid lewat pesan singkat, Minggu (13/12/2020).

Jazilul juga mengapresiasi Jokowi mempercayakan lembaga hukum independen seperti Komnas HAM. Menurut Jazilul, Komnas HAM mesti bekerja dengan baik dalam menindaklanjuti aduan masyarakat.

Jazilul menambahkan, pernyataan Jokowi itu merupakan sebuah pesan yang tegas.

Tak hanya itu, perkataan Jokowi tersebut, kata Jazilul, merupakan indikasi dukungan dan kepercayaan Jokowi kepada aparat penegak hukum.

NasDem: Pernyataan Presiden Jelas dan Proporsional

Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni menyebut pernyataan Jokowi sudah sangat jelas.

"Statement Presiden saya rasa sangat jelas dan proporsional," ujar Sahroni lewat pesan singkat, Minggu (13/12/2020).

Sahroni mengatakan Jokowi harus tegas menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum sehingga tidak bisa hukum diperdaya oleh kelompok-kelompok tertentu.

"Sebagai pimpinan negara Pak Jokowi harus tegas menunjukkan bahwa negara dan hukumnya tidak bisa dipermainkan oleh oknum-oknum tertentu," kata Sahroni.

Selain itu, Sahroni setuju dengan pernyataan Jokowi terkait aparat wajib melindungi HAM. Petugas harus mengutamakan HAM dalam bertugas.

Baca juga:
Jokowi Persilakan Warga Mengadu ke Komnas HAM soal Tewasnya Warga Sipil
PDIP: Negara Tak Boleh Kalah dengan Penekan

Politikus PDIP Hendrawan Supratikno menyebut pernyataan Jokowi itu dilandasi karena Indonesia merupakan negara hukum.

"Indonesia adalah negara hukum. Itu titah konstitusi. Jadi peradaban bangsa kita bangun di atas dasar penghormatan terhadap hukum, baik kepastiannya, kemanfaatannya maupun aspek keadilannya," ujar Hendrawan kepada wartawan, Minggu (13/12/2020).

"Jadi yang dinyatakan Pak Jokowi merupakan penegasan dari apa yang ada dalam konstitusi. Kita ingin melihat hukum ditegakkan dengan benar, tegas berkeadilan," lanjutnya.

Menurutnya, negara, dalam hal ini Indonesia, tidak boleh kalah dengan kelompok mana pun.

https://news.detik.com/berita/d-5295...-mena?single=1

Sehat terus ya jok