Jakarta, Beritasatu.com - Permasalahan infrastruktur jalan menjadi salah satu penghambat kemajuan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB). Lambannya pembangunan infrastruktur dinilai sebagai penanda tidak adanya political will atau kemauan politik pemerintah daerah terkait. Padahal, sejatinya keberadaan jalan penghubung antar wilayah adalah kebutuhan primer untuk pembangunan di segala sektor.

Pengamat Kebijakan Trubus Rahadiansyah mengatakan, keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seharusnya tidak dapat menjadi alasan pemerintah daerah jika memang memiliki kemauan politik untuk membangun dan memajukan daerahnya.

“Saya kira ini masalah political will-nya, tidak ada alasan soal APBD, karena akses jalan bisa dibangun dengan berbagai cara, misalnya setiap tahun dianggarkan di APBD untuk secara bertahap,” kata Trubus Rahadiansyah, Jumat (4/12/2020).

Trubus mengingatkan, ketersediaan infrastruktur jalan akan memberikan kemudahan akses bagi angkutan logistik. Infrastruktur jalan juga menjadi dasar masuknya infrastruktur listrik, dalam hal ini PLN. Ditekankan, PLN tidak mungkin menjangkau wilayah yang tidak didukung akses jalan.

“PLN itu kan infrastruktunya berteknologi tinggi ya, ada unsur perawatan dan pembiayaan yang besar, memang infrastruktur jalan sangat penting. Harusnya, pemerintah daerah bisa punya kebijakan kolaborasi dengan pihak swasta atau BUMN dan BUMD, baik dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat,” katanya.

Dikatakan, saat ini banyak pemerintah daerah yang menggunakan skema Public Private Partnership atau Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Selain itu, ada juga Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN dalam bentuk CSR. Dengan berbagai skema tersebut pemerintah daerah tidak perlu mengandalkan APBD untuk membantu infrastruktur.

“Jadi sangat dimungkinkan menggandeng investor, tidak ada alasan bagi daerah. Apalagi kan ada tuh wakil rakyat baik di DPRD maupun DPR, bisa diajak berupaya bersama-sama ikut membantu membangun infrastruktur, jadi banyak sekali caranya,” kata Trubus.

Secara terpisah, pengamat politik Universitas Al Azhar sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin menyayangkan kondisi jalan di Sumbawa. Padahal, kata Ujang, Sumbawa dan juga NTB secara keseluruhan merupakan daerah yang memiliki potensi wisata.

“Harusnya infrastruktur harus baik. Bagaimana wisatawan mau ke NTB dan Sumbawa kalau infrastukturnya masih memprihatinkan. Saya beberapa kali ke sana dan infrastrukturnya kurang baik. Yang masih kurang baik itu infrasruktur PLN. Di sana mati terus,” ucapnya.

Minimnya pembangunan infrastuktur, kata Ujang sudah seharusnya menjadi catatan bagi masyarakat di NTB dan Sumbawa ke depannya. Jangan sampai wilayahnya menjadi seperti tidak diurus. Untuk itu, kepala daerahnya perlu diingatkan untuk segera memperbaiki masalah infrastruktur ini.

Sementara itu, peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati menilai lambannya pembangunan infrastruktur di daerah merupakan tanggung jawab kepala daerah. Menurutnya, kepala daerah kerap kali kehilangan orientasi dalam menyusun APBD. Akibatnya, penyusunan anggaran hanya berorientasi pada penyerapan anggaran.

“Yang ada keputusan keputusan politis, ada yang orientasinya dan proyek itu kan. Dan orientasinya lagi hanya sekedar penyerapan anggaran,” kata Enny.

Kepala daerah, kata dia, karena hanya fokus penyerapan anggaran akhirnya berpikir melakukan kegiatan apa yang bisa habis sampai akhir tahun. “Mereka penyerapan anggarannya berapa persen hanya untuk mengerjakan itu. Enggak mampu selalu tidak sampai,” katanya.

Enny menegaskan, pembangunan infrastruktur yang lambat menghambat laju perekonomian masyakarat. Padahal, dengan anggaran yang terbatas, pemerintah daerah sepatutnya fokus pada pembangunan infrastruktur yang mampu menopang atau memberikan nilai tambah terhadap aktivitas ekonomi.

“Jelas itu kan butuh perencanaan yang matang, stepnya jelas dan multiyears. Persoalannya setiap anggaran-anggaran itu selalu potensial. Tetapi ya kembali lagi akhirnya birokrasi kita balik lagi ya fokus penyerapan anggaran,” kata Enny.

Pembangunan infrastruktur dasar di Kabupaten Sumbawa saat ini melamban bahkan terkesan jalan di tempat. Infrastruktur dasar seperti jalan, instalasi air bersih bahkan infrastruktur yang menunjang kebutuhan listrik masih jauh dari harapan masyarakat.

Infrastruktur jalan misalnya, masih banyak desa-desa terpencil yang belum menikmati jalan yang layak seperti di Kecamatan Batu Lanteh, Kecamatan Moyo Utara dan beberapa kecamatan lainnya. Demikian juga instalasi air bersih, bahkan di pusat kota masih ada warga yang mengeluh tidak mendapat air bersih. Listrik juga demikian, sekitar 44 dusun di Kabupaten Sumbawa belum menikmati aliran listrik dan hanya mengandalkan tenaga surya yang kapasitasnya sangat kecil.

Salah satu paslon peserta pilkada di wilayah ini, Jarot-Mokhlis mengamini berbagai keluhan masyarakat Sumbawa. Pasangan ini berjanji akan membangun infrastruktur konektivitas antara wilayah yang akan memperlancar akses masyarakat dari desa ke desa dan desa ke kota.

“Kami akan membangun infrastruktur konektiviti antara wilayah yaitu jalan-jalan penghubung dan pelabuhan. Efek domino dari sulitnya akses jalan akan menghambat pembangunan sarana dan prasarana, hal ini juga akan berdampak pada segala bidang contoh saja pendidikan, pertanian, perdagangan dan lain sebagainya,” kata Jarot.

Selain infrastruktur jalan, Jarot-Mokhlis berjanji akan membangun konektivitas atau infrastruktur pelabuhan penunjang pariwisata dan nelayan yang ada di sejumlah wilayah yang memiliki potensi besar seperti di Pulau Moyo dan lokasi lainnya yang bisa dikembangkan.



Sumber:BeritaSatu.com

link 

Nah ini ! Ini nih ! Ini baru pemimpin masa depan Sumbawa. Paslon Jarot – Mokhlis paham persoalan di Sumbawa itu kurangnya infrastruktur. Karena kurang infrastruktur, listrik gak ngejangkau pedesaan. Karena kurang jalan, potensi pariwisata di Sumbawa hanya sekedar potensi.

Saatnya untuk berubah ! Tak mungkin rakyat Sumbawa merasa seperti bukan tuan di tanah sendiri. Saatnya rakyat Sumbawa merasakan kesejahteraan di tanah sendiri. Semoga Jarot – Mokhlis menang Pilkada demi Sumbawa Maju.

Aamiin.