Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang juga menjadi Menteri KKP ad interim menilai tidak ada yang salah pada kebijakan ekspor benih lobster. Menurutnya, semua aturan soal ekspor benih lobster dibuat untuk memberikan manfaat yang bisa dirasakan masyarakat.

Hal ini diungkapkan Luhut usai melakukan rapat perdana dengan pejabat di lingkungan KKP usai dirinya ditunjuk menjadi Menteri KKP ad interim. Luhut untuk sementara akan menggantikan Edhy Prabowo, menteri sebelumnya, yang tersandung kasus korupsi ekspor benih lobster.

"Tadi kita evaluasi sebentar mengenai lobster, jadi kalau dari aturan yang ada, yang dibuat Permen, yang sudah dibuat itu tidak ada yang salah. Jadi sudah kita cek tadi, tadi saya tanya pak Sekjen, semua itu dinikmati oleh rakyat mengenai program ini. Tidak ada yang salah," ujar Luhut di gedung Mina Bahari I, Jumat (27/11/2020).

Manfaat kebijakan ini menurut Luhut paling terasa bagi nelayan-nelayan di pesisir selatan Indonesia. "Karena sekali lagi tadi Pak Sekjen sampaikan ke saya itu memberikan manfaat ke nelayan di pesisir selatan," ungkapnya.

Namun, menurutnya siklus kehidupan lobster di laut harus tetap dijaga. Hal itu dilakukan agar diizinkannya ekspor benih lobster tidak menjadi over fishing.

"Di mana di situ juga harus diperhatikan siklusnya dia juga harus lebar sehingga jangan nanti seperti over fishing," kata Luhut.

Dia mengatakan pihaknya dan KKP akan melakukan evaluasi soal kebijakan ekspor benih lobster, apakah akan diteruskan atau tidak. Sampai sekarang, kebijakan ekspor benih lobster masih dihentikan untuk sementara waktu.

"Nah kalau ada mekanisme yang salah itu sedang kita evaluasi. Kan sekarang juga dihentikan, mungkin dalam beberapa waktu, setelah nanti evaluasi, kita akan lanjutkan lagi kalau memang bisa dilanjutkan," ungkap Luhut.

Meski menyebutkan secara aturan tidak ada yang salah, namun ada mekanisme yang dianggap salah dan melenceng dari kebijakan ini.

Hal itu menurutnya terjadi pada proses pengangkutan benih lobster yang terindikasi ada praktek monopolinya. Dia mengatakan evaluasi kebijakan ini akan dilakukan hingga minggu depan.

"Sementara yang salah tadi adalah monopoli seperti pengangkutan, itu yang tidak boleh terjadi. Pak Sekjen dengan tim sedang evaluasi, nanti di minggu depan di laporkan ke saya, nanti ditentukan lanjut atau tidak," kata Luhut.


SUMBER